Monday, 16 July 2018

Sidang Praperadilan Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK di PN Jaksel

Selasa, 28 Agustus 2012 — 12:37 WIB
simulatosim288

PASAR MINGGU (Pos Kota) – Permohonan praperadilan terhadap Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Jaksa Agung Basrief Arief oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki), terkait penahanan tersangka korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM) mulai disidangkan di PN Jaksel, Selasa (28/8).

Kasus menarik perhatian masyarakat ini dipimpin hakim tunggal Didik Setyo Handono dibantu Edi Suwitno, panitera pengganti.

Namun, dua termohon yakni KPK dan Polri, tidak hadir pada sidang perdana tersebut. Karenanya, hakim tidak bisa melanjutkan sidang dan akan memanggil dua termohon tersebut agar hadir di pengadilan pada sidang pekan mendatang.

Boyamin selaku pemohon mengaku kecewa atas ketidakhadiran Polri maupun KPK. “Sepanjang gugatan saya baru kali ini Polri tidak hadir,” ujar Boyamin yang dikenal para wartawan dengan julukan “si raja gugat”.
Karenanya ia berharap pada hakim jika sidang berikutnya dua termohon masih mangkir upaya sidang lanjut dengan putusan verstek. “Mudah-mudahan harapan saya sidang mendatang ketiga termohonnya hadir semua sehingga prosesnya lebih cepat,” tuturnya.

Sedangkan alasan permohonan praperadilan, kata Boyamin, pihaknya selaku pihak ketiga yang berkepentingan baik secara formil maupun materiil. Dalam kasus ini tersangkanya Brigjen Didik Purnomo, AKBP Teddy Rismawan dan Kompol Legiman ditahan di Rutan Mako Brimob.

Sementara pengusaha Budi Santoso ditahan di Bareskrim Polri. Menurut dia, tidak sah dan bertentangan dengan Undang-undang penahanan tersangka oleh Kapolri. Dia berharap pada pengadilan agar memerintahkan Kapolri untuk menghentikan penahanan tersangka guna dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh KPK .

Selain itu agar hakim memerintahkan Jaksa Agung tidak menerima berkas penyidikan dari Kapolri dan tidak mengajukan penuntutan di pengadilan. Alasannya, sejak awal penyidikan ini tidak sah dan bertentangan dengan UU No 30 tahun 2002 khususnya pasal 50.(winarno)