Iuran Premi BPJS Rp22,2 Ribu per Orang per Bulan

Jumat, 31 Agustus 2012
Menko Kesra-Menkes

JAKARTA (Pos Kota) – Besaran iuran premi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan kemungkinan besar sebanyak Rp22,2 ribu per bulan per orang.

Besaran iuran tersebut merupakan hasil rekomendasi dari kesepakatan rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri yang membahas soal kriteria orang yang berhak masuk sebagai PBI dan besaran iuran jaminan kesehatan.

Hadir memberikan keterangan pers usai rakor tersebut adalah, Menteri Kesra Agung laksono, Menkes Nafsiah Mboy dan Menkum HAM Amir Syamsudin.

”Penentuan besaran iuran dan kriteria PBI ini sangat penting. Kalau dua hal ini sudah selesai, penyusunan regulasi dari BPJS lainya akan lebih mudah,” ujar Menko Kesra, di Jakarta, petang, Jumat (31/8).

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah kelompok masyarakat miskin yang pada saat BPJS Kesehatan dimulai pada Januari 2014 nanti, iuran premi asuransinya bakal dibayari pemerintah.

Untuk 2014 kuota yang telah disusun bagi PBI sebanyak 96,4 juta jiwa. Mereka adalah 40 persen dari jumlah penduduk Indonesia dengan penghasilan terendah.

Sedangkan BPJS adalah insitusi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh warga sesuai dengan amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Menko menjelaskan, dalam rapat muncul tiga skenario besaran iuran per bulan per orang untuk PBI. Pertama skenario moderat dengan iuran sebesar Rp19,2 ribu per bulan/orang. Kedua skenario kenaikan tinggi dengan besaran iur Rp22,2 ribu/orang/bulan.

Terakhir adalah usulan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebanyak Rp27 ribu/orang/bulan.

Usai perdebatan sengit, lanjut Menko, akhirnya dipilih skenario besaran iuran Rp22,2 ribu. Alasannya, skenario ini dinilai paling aman, pasalnya besaran iuran tersebut dikalkulasi bisa menanggung beban pemanfaatan peserta (utilisasi) BPJS hingga 110 persen.

”Skenario Rp22,2 ribu ini yang paling safety (aman),” tandas Agung. Usulan Rp19,2 ribu tidak dipakai lantaran hanya bisa menampung utilisasi hingga 70 persen dari peserta. Sedangkan skenario Rp27 ribu tidak dipakai lantaran pemerintah tidak punya uang.

Dengan pilihan iur bagi PBI sebesar Rp22,2 ribu, telah dihitung berarti pemerintah harus menyediakan dana sebesar Rp25,68 triliun yang bersumber dari APBN.

Senada dengan Menko Kesra, Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri menegaskan pilihan dengan patokan mampu menampung utilisasi peserta hingga 110 persen dinilai cukup aman. Berdasarkan perhitungan, utilisasi tertinggi dari program jaminan kesehatan yang pernah terjadi ada di Provinsi NAD, sebesar 100 persen.

Menkes Nafsiah Mboy menambahkan, pemilihan besaran iuran tersebut telah mempertimbangkan berbagai kebutuhan komponen seperti biaya obat, rumah sakit, dokter, ICU dan lain-lain.

Nafsiah menjamin bahwa nanti semua penyakit bakal di-cover dalam BPJS. Oleh karena itu ketersediaan obat, tempat tidur dan dokter harus terjamin.

Lebih jauh Usman mengatakan, hasil rekomendasi ini bakal menjadi patokan pembentukan peraturan pelaksana dari UU BPJS dalam bentuk Keppres dan PP.

Pada kesempatan tersebut, rapat juga memutuskan iuran peserta BPJS bagi PNS dipatok sebesar 4 persen dengan model pembayaran 2 persen ditanggung pemerintah dan 2 persen dibayar peserta.

Sedangkan iuran bagi TNI/Polri ditetapkan sebanyak 2 persen dari gaji mereka. Karena UU SJSN mengamanatkan pemerintah bakal ikut iur juga, maka untuk 2014 pemerintah perlu menganggarkan iuran tambahannya.

Rapat juga memutuskan, bagi pekerja informal iuran preminya bakal disamakan dengan PBI. (aby/dms)

FOTO : Menko Kesra Agung Laksono (tengah) menjelaskan hasil rakor kesra soal iuran premi BPJS didampingi Menkes Nafsiah Mboy (kanan) dan Menkumham Amir Syamsudin (kiri) di Kemenkes, Jakarta, Jumat (31/8). (aby)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.