Tuesday, 23 January 2018

Kasus Dugaan Korupsi Simulator SIM

MAKI Merasa Berhak Ajukan Gugatan Praperadilan

Kamis, 6 September 2012 — 20:05 WIB
makimaki69

PASAR MINGGU (Pos Kota) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) selaku pihak ketiga mengaku punya hak gugat mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kapolrim Ketua KPK dan Jaksa Agung dalam kasus dugaan korupsi Simulator SIM.

“Pihak ketiga yang berkepetingan sebagaimana pasal 80 KUHAP tidak sebatas saksi korban melainkan setiap orang termasuk warga negara maupun ketua LSM demi menegakkan keadilan dan kebenaran masyarakat,” tandas Boyamin Saiman, Koordinator Maki dalam repliknya pada sidang lanjutan praperadilan , di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/9).

Menurut Boyamin, Maki adalah organisasi resmi bagian dari warga negara dan anak bangsa memiliki hak dan kewajiban menegakkan hukum, kadilan, kebenaran. “Dalam AD/ART Maki selaku pelapor dan pihak ketiga berkepentingan penegakan hukum dan pembrantasan KKN di Indonesia sehingga sah berdasarkan hukum pemohon mengajukan praperadilan dalam perkara ini,” tutur Boyamin.

Lagi pula, tambahnya, berdasar putusan praperadilan hakim PN Surakarta, 9 Mei 2011 dalam pertimbangannya, disebutkan Maki dikualifikasikan sebagai pihak ketiga berkepentingan sesuai pasal 80 KUHAP. Dia juga mengingatkan pihak ketiga berkepetingan sesuai pasal 80 KUHAP dapat diterapkan pasal 79 KUHAP menyangkut perkara pidana menimbulkan korban luas seperti kasus korupsi.

Sehingga dalam perkara ini kewenangan KPK menjadi monopoli sejak resmi melakukan penyidikan dan tindakan trmohon I (Polri) menahan menjadi tidak sah dan melangar HAM.

Karenanya, Boyamin yakin Maki pihak berkepentingan dalam perkara ini melakukan serangkaian tindakan berupa mengirim surat somasi pada para termohon, termasuk termohon KPK tidak memberikan ijin perpanjangan penahanan. Bagian lain, Boyamin mengetuk hati termohon I (Kapolri) supaya menangguhkan penahanan tersangka sesuai KUHAP. Alasannya, agar tidak terlalu jauh menyiksa dan merampas kemerdekaan serta melanggar HAM para tersangka. Hakim tunggal Didik Setyo Handono dibantu Edi Suwitno, panitera pengganti menunda sidang guna duplik dari kuasa hukum para termohon.(winarno)