Tuesday, 18 June 2019

Tembok Milik Pemprov DKI Dibongkar

Ahli Waris Segel Bangunan Sekolah

Senin, 10 September 2012 — 15:38 WIB
bongkar-sub

CIRACAS (Pos Kota) – Bermaksud merebut kembali tanahnya, puluhan warga Gang Darussalam RT 001/08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, membongkar tembok setinggi kurang lebih dua meter yang mengitari Kampus Yayasan PKP (Pondok Karya Pembangunan) Jakarta Islamic School, Senin (10/9) pagi.

Aksi ini juga berdampak pada bubarnya kegiatan belajar mengajar (KBM) di MTs dan SMK milik Yayasan PKP.

Tindakan tersebut dipicu oleh sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dituding merampas tanah warga seluas 20.020 meter persegi berdasar Girik C nomor 119, Persil 24, Blok D.II atas nama Siman Bin Buntun. “Semua bangunan yang ada di sini ilegal. Banyak bangunan seperti MTs, SMK, dan sarana olahraga sekolah milik PKP yang sudah berdiri tapi sampai sekarang belum ada pencabutan hak tanah atau pelepasan hak tanahnya,” kata Kuasa Hukum Warga, Boris Korius Malau, di sela kegiatan pembongkaran, Senin (10/9).

Menurut Boris, dugaan perampasan tanah yang berada persis di belakang Islamic School itu terjadi sejak tahun 2006. Seperti yang tertuang dalam surat nomor 130/Sekr/PKP/VI.2006 tentang usulan ABT Tahun anggaran 2006. Dimana disebutkan, Badan Pengurus Yayasan PKP yang masih di bawah naungan Pemprov DKI, telah mengusulkan biaya ganti rugi tanah tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta.

Teks Gbr- Guna merebut kembali tanahnya, sejumlah warga yang mengatas namakan ahli waris membongkar tembok yang mengelilingi Kampus Yayasan PKP, di Gang Darussalam RT 001/08, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jaktim. (yulian)

“Pembahasan serupa juga kembali dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tanggal 5 Agustus 2010, dimana diundang sejumlah pejabat DKI yang terkait, dengan bukti surat undangan No. 3296/-1.711.5 tanggal 2 Agustus 2010. Namun, sampai saat ini proses tindak lanjut pembahasan tersebut tidak jelas. Karena ahli waris tidak pernah menerima pembayaran atas tanah tersebut,” papar Boris.

Karena itu, lanjut Boris, untuk mempertahankan haknya, para ahli waris bersama tim kuasa hukumnya melakukan aksi dengan merubuhkan tembok permanen yang mengelilingi lahan seluas 20.020 meter persegi tersebut. “Aksi ini sebenarnya bukan mengharapkan ganti rugi dari Pemda. Tapi warga bisa menguasai kembali lahan ini,” tukas Boris yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Pemantau Aset (LSM-INPAS).

Sementara, Kepala Bagian Humas Yayasan PKP, Endang Supriatna, menjelaskan, Yayasan PKP sampai saat ini hanya ditugaskan oleh Pemda untuk mengelola aset berupa tanah dan bangunan fasilitas pendidikan tersebut. Yayasan ini sendiri, menurutnya, sudah dibentuk sejak tahun 1977. “Posisi PKP hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Pemiliknya ya Pemda DKI,” urainya.


Teks Gbr-Warga yang mengatas namakan ahli waris juga mengacak area MTs Jakarta Islamic School Yayasan PKP, di Jalan Raya Kiwi-PKP, Gang Darussalam, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jaktim, Senin (10/9). (yulian)

Endang menyebutkan, sejak tahun 2006, pihaknya sudah dihadapkan lima kali aksi protes dari sekelompok massa yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris. Aksi terutama digelar setiap ada proyek pembangunan.

“Indikasinya setiap ada proyek pembangunan pasti ada aksi-aksi semacam ini. Sampai yang terakhir ini mereka membongkar pagar. Sebelumnya, 22 Agustus lalu, saat sekolah libur, pihak yang menamakan dirinya sebagai ahli waris melakukan pemagaran dan penanaman pohon pisang di lapangan futsal sekolah. Libur sudah selesai, murid-murid jadi terganggu. Akses ke mesjid dan kantin terhalang pagar,” kata Endang, ditemui di kantornya.

Sedangkan akibat aksi pembongkaran tembok yang terakhir dilakukan tersebut, ungkap Endang, pihak Yayasan PKP terpaksa memulangkan sebanyak 208 murid MTs Jakarta Islamic School dan 281 murid SMK 1 yang berada di bawah naungan Yayasan PKP. Sebab, saat itu pula, belasan ruang kelas sekolah tersebut disegel oleh warga dengan dua bilah bambu yang dipantek menyilang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para murid pun kembali diliburkan hingga hari Selasa (11/9).

“Setahu saya, lahan, gedung, termasuk pagar semuanya milik Pemda dan sudah dibebaskan. Bukti-bukti ada di Pemda. Sekali lagi PKP hanya pengelola,” tambah Endang.

(yulian/sir)

 

Teks Gbr-Selain membongkar pagar tembok, warga juga menyegel bangunan MTs Jakarta Islamic School Yayasan PKP yang dituding mereka  ilegal. (yulian)