Tuesday, 25 June 2019

Kekeringan dan Impor Beras

Kamis, 13 September 2012 — 8:59 WIB

TIAP tahun kita menghadapi masalah kemarau, dan kemarau tahun ini sangat panjang. Karena terkait masalah lingkungan dan kerusakan di bidang kehutanan. Maka masalah pengadaan air bersih menjadi masalah yang utama. Jika dahulu kekeringan dan kekurangan air bersih hanya di beberapa daerah, sekarang bertambah meluas, bahkan daerah-daerah yang merupakan resapan air pun juga terkena kekurangan air.

Contohnya di Sentul, sudah mulai kekurangan air dan rakyat mendambakan pembagian air bersih dari pemda setempat. Lebih-lebih di Jakarta Utara yang dahulu sudah rutin kekurangan air, sekarang semakin bertambah. Satu pikul air bersih seharga Rp3.000,- padahal pendapatan tidak naik, bagi rakyat kecil yang ada adalah tekor.

Jika daerah-daerah di sekitar Jakarta banyak orang membuang air dengan digunakan untuk mencuci mobil, tetapi daerah-daerah di Gunung Kidul maupun Wonogiri rakyat betul-betul kekurangan air. Karena langkanya air di sana, satu pikul air dihargai Rp5.000,-. Pemberitaan di televisi menjelaskan bahwa mereka berjalan mencari air hingga 5 Km, bahkan 7 Km, sungguh menyedihkan. Seharusnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu mengantisipasi hal tersebut. Sepuluh tahun yang lalu pemerintah janji akan membuat waduk-waduk untuk tendon air, tetapi nol hasilnya. Rakyat menjadi gelisah, jangankan untuk mandi, untuk masak saja susah. Di Eropa barangkali orang tidak mandi tidak apa-apa, karena hawanya lain. Tetapi di Indonesia satu hari tidak mandi saja merupakan hal yang disesalkan.

Di Amerika Serikat juga ada daerah kering, tetapi masyarakat mampu mengelola air bersih dengan mengadakan tendon, hujan buatan maupun mengadakan danau-danau kecil. Karena air merupakan kebutuhan pokok manusia, maka pemerintah perlu mengadakan persiapan-persiapan sebelum kemarau datang. Konon kabarnya BPPT sudah siap untuk itu, tetapi anggarannya tidak mencukupi. Seharusnya pemerintah pusat mampu memikirkan anggaran tersebut. Misalnya uang yang dikorup melalui Bank Century maupun mafia pajak bisa digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan air, tetapi kenyataannya masalah Bank Century dan lain-lain belum diselesaikan dengan tuntas.

Yang lebih parah lagi adalah masalah kekeringan di Pulau Jawa. Jika Pulau Jawa terkenal dengan Pulau Palawija dengan sebutan ”Pulau Dewi Sri”, sekarang menjadi ”Pulau yang kekeringan”. Seluas satu setengah juta sawah di Jawa mendadak kekeringan dan menjadi puso tidak menghasilkan apa-apa, khususnya daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Jika sawah-sawah banyak yang puso, baik di Jawa maupun di luar Jawa, di NTB maupun NTT, berarti pemerintah harus mengimpor beras lagi untuk memenuhi stok beras, di mana penduduk makin bertambah.

Kalau kebutuhan beras makin banyak dan akhirnya kita harus mengimpor lebih banyak pula. Jika 20 tahun yang lalu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur menjadi ”lumbung beras”, sekarang menjadi ”lumbung kekeringan”. Hal ini perlu dipikirkan pemerintah untuk mengatasinya. Berkali-kali penulis mengingatkan hal itu di rubrik ini. Tetapi toh pemerintah pusat tidak mengatasi. Apalagi komoditi impor makin bertambah, antara lain kedelai, singkong dan lainnya. Hingga penyanyi Jaja Miharja berdendang sambil memejamkan mata satu ”Apaan Tuh.”