Friday, 20 September 2019

Berkas Dugaan Korupsi Pengadaan Baju Anggota DPRD Banten Dilimpahkan

Jumat, 14 September 2012 — 23:05 WIB
koroseragam149

SERANG (Pos Kota) – Berkas perkara dugaan korupsi pada proyek pengadaan baju dinas untuk 85 anggota DPRD Banten senilai Rp 590 tahun anggaran (APBD) 2011 dengan tersangka Sekretaris DPRD (Sekwan) Banten Dadi Rustandi dan dua dari pihak swasta yakni Bahtiar dan Yayat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Jumat (14/9).

“Berkas kasus dugaan korupsi baju dinas sudah kami limpahkan ke Kejati Banten hari ini. Dengan demikian, tinggal menunggu petunjuk jaksa, kalau dinyatakan sudah lengkap langsung kami lakukan pelimpahan tahap dua, yakni melimpahkan para tersangka dan barang bukti,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Purwo Cahyoko.

Purwo mengatakan, berkas ketiga ketiga tersangka yakni Sekretaris DPRD (Sekwan) Banten Dadi Rustandi dan dua dari pihak swasta yakni Bahtiar dan Yayat disusun secara terpisah (split). “Berkasnya disusun secara terpisah, ada tiga berkas,” katanya didampingi Kasubdit III Tipikor AKBP Zuhardi.

Purwo menjelaskan, pasal yang dikenakan untuk Dadi Rustandi yakni pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Sedangkan untuk tersangka Yayat dan Bahtiar dijerat dan diancam pidana pasal 2 dengan Undang-undang yang sama,” ujar Purwo.

Sebelumnya, kepastian pelimpahan tahap I tersebut menyusul turunnya hasil perhitungan keuangan negara (PKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Senin (3/9) lalu. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara Nomor : SR-2913/PW30/5/2012 dalam kasus dugaan korupsi baju dinas mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 442.676.908.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten, Mustaqim, SH, mengaku belum mengetahui pelimpahan berkas perkara tersebut. Pasalnya, dirinya sedang tidak berada di kantor. “Saya belum tahu itu, mas. Nanti saya cek. Tapi kalau memang sudah limpah tahap satu ya tentunya jaksa peneliti meneliti terlebih dulu berkasnya apakah ada kekurangan atau tidak,” ujar Mustaqim.

Untuk diketahui, pengadaan baju dinas bagi 85 anggota DPRD dilakukan Sekretariat Dewan Banten pada 2011 dengan anggaran senilai Rp 590 juta. Anggaran sebesar itu untuk pengadaan satu stel pakaian sipil lengkap (PSL) dan pakai sipil resmi (PSR).

Pengadaan pekaian dinas ini berpolemik bagi anggoa DPRD karena dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyusutan anggaran. Pada pengerjaannya, ternyata diketahui anggaran tersebut sudah sepenuhnya diterima seratus persen, namun pengerjaannya nol persen. Ketiganya tidak dilakukan penahanan karena dinilai kooperatif. (haryono)