Monday, 26 August 2019

Demo Selamatkan Iklim Investasi di Indonesia

Sabtu, 15 September 2012 — 20:07 WIB
Hartati diperiksa KPK1-Rihadin-n

JAKARTA (Pos Kota) – Aliansi Masyarakat Anti Pemerasan (AMAN) dan Aliansi Kepedulian Rakyat  Untuk Bangsa (AKRAB) serta sejumlah kelompok masyarakat lainnya, kemarin menggelar aksi damai di depan kantor Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk memberikan dukungan kepada Siti Hartati Murdaya yang saat ini sudah ditahan pihak KPK berkaitan dengan tuduhan keterlibatan dalam kasus suap terhadap Bupati Buol.

Aksi damai  yang diikuti oleh kurang lebih 1000 orang dari berbagai  elemen di antaranya pelaku usaha, aktivis pemuda, mahasiswa dan buruh, ulama, rohaniawan, karyawan dan masyarakat umum tersebut   dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap berbagai kesewenangan dan pemerasan terorganisir yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah terhadap pengusaha dan masyarakat.

“Ibu Hartati Murdaya adalah pionir investasi serta pahlawan yang telah memajukan Kabupaten Buol, tetapi ironisnya kini beliau justru ditetapkan sebagai tersangka. Padahal Ibu Hartati justru adalah korban dalam kasus ini,”  jelas Kevin Wu, Koordinator AMAN.

Menurut Kevin apabila  rakyat  tidak melakukan perlawanan terhadap aksi-aksi pemerasan terorganisir, maka di kemudian hari akan semakin banyak pengusaha dan masyarakat  yang harus meringkuk dibalik terali besi karena menjadi korban pemerasan oleh pejabat pemerintah.

“Oleh karenanya kami hari ini datang sebagai bentuk dukungan kepada Ibu Hartati. Ini adalah bentuk perlawanan kami terhadap aksi-aksi pemerasan dan menghimbau para pejabat negara untuk menyelamatkan iklim investasi di Indonesia,” lanjutnya.

Pengusaha Siti Hartati Murdaya menggunakan kursi roda tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/9).- foto Rihadin

AMAN memandang bahwa saat ini aksi-aksi pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara / pejabat pemerintah terhadap rakyatnya sudah menjadi penyakit kronis dan akut di seluruh wilayah Indonesia.  Hal ini sebagian besar disebabkan oleh sistem politik yang menempatkan Bupati dan Walikota ibarat seperti “raja kecil” yang dengan sendirinya membuka peluang terjadinya praktek pemerasan dan penghisapan terhadap rakyat, khususnya terhadap investor dan sektor usaha di daerah.

“Sektor usaha berada dalam posisi dilematis, jika pengusaha tidak memberikan sumbangan maka usahanya akan diganggu dari sisi perijinan dan gangguan keamanan. Begitu pula sebaliknya seandainya memberikan uang, justru akan menerima akibat dikriminalisasi dan dituduh menyuap,” pungkas Kevin Wu. (santosa/dms)