Wednesday, 13 December 2017

Boikot Pajak, Gerakan Moral Berantas Korupsi

Senin, 17 September 2012 — 23:49 WIB

SETIDAKNYA  ada dua keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU)  yang perlu segera disikapi. Pertama, seruan boikot membayar pajak. Kedua, fatwa untuk memberikan hukuman mati kepada koruptor yang telah membuat bangkrut negara.

Ancaman boikot bayar pajak ini sebenarnya lebih bersifat sebagai gerakan moral agar pemerintah, terutama institusi perpajakan dapat mengelola pungutan pajak dengan baik demi kemaslahatan umat.

Kerisauan alim ulama dapat dipahami mengingat tidak sedikit uang pajak yang dipungut dari rakyat dikorup oknum. Dalam kasus Gayus Tambunan saja misalnya sekitar Rp26 miliar hasil pungutan pajak menguap. Belum lagi, kasus yang lain.

Kita meyakni masih banyak oknum pegawai pajak yang bersih, tetapi dengan munculnya sejumlah kasus pajak belakangan ini membuktikan masih buruknya pengelolaan uang pajak. Kita mendorong masyarakat patuh membayar pajak. Gerakan moral melalui tagline iklan “Orang bijak patuh bayar pajak”  hendaknya diimbangi dengan keteladanan pegawai pajak , bukan sebaliknya mencoba mempermainkan uang pajak.

Munas Alim Ulama di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat yang menelorkan seruan boikot bayar pajak merupakan reaksi keras para kiai dan tokoh agama terhadap kian meluasnya korupsi yang terjadi belakangan ini. Tidak itu saja, reaksi keras itu dilontarkan setelah para kiai dan ulama mendengar suara umat. Artinya butir usulan tersebut disampaikan setelah mengakomodir kehendak rakyat agar pemberantasan korupsi lebih serius lagi.

Terkait dengan itu pula, maka dalam acara yang sama para ulama mengusulkan agar pemerintah menerapkan hukuman mati kepada para koruptor. Dengan  hukuman mati tersebut diharapkan dapat menjadikan efek jera yang luar biasa. Sebab, fakta yang terjadi hukuman penjara yang dijalani para koruptor rata – rata hanya separo dari putusan pengadilan. Sebut saja, hukuman penjara yang diterima 8 tahun, mungkin saja dijalani hanya lima tahun karena dipotong beraneka ragam jenis remisi. Lain halnya dengan hukuman mati, maka tidak berlaku adanya remisi.

Kita meyakini seruan boikot bayar pajak bukan akhir dari sebuah tujuan, tetapi gerakan moral agar pemerintah tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Begitu juga fatwa hukuman mati dimaksudkan agar hukum tidak dipermainkan oleh para pengerat uang negara.

Kita berharap  komitmen NU yang merupakan organisasi besar dengan jumlah anggota 90 juta orang tersebut menjadi sebuah kekuatan tersendiri dan mendapat respons dari pemerintah, termasuk  aparat penegak hukum agar tidak setengah hati memberantas korupsi. (*)