Tuesday, 25 June 2019

`Rp21 Triliun Untuk Jalan-Jalan?`

Senin, 17 September 2012 — 9:28 WIB

TERNYATA benar apa yang diduga oleh sementara masyarakat bahwa pemerintah pusat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, dari pada kepentingan rakyatnya. Semula rakyat tidak percaya hal ini. Tetapi ternyata rakyat makin yakin karena terungkap dalam anggaran tahun 2013. Dimana dinyatakan bahwa anggaran perjanalan dinas untuk Kementerian dan Lembaga Pemerintah senilai 21 triliun rupiah.

Angka tersebut ternyata jauh melampaui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dimana dinyatakan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hanya 7,3 triliun dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) hanya 10 triliun.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat, jeritan rakyat dan tidak peka dan peduli terhadap rakyat kecil. Pemborosan anggaran pemerintah pusat dalam perjalanan dinas harus ditolak oleh DPR. Setiap anggaran pemerintah harus dicantumkan mana yang prioritas, mana yang tidak. Jangan sampai terjadi yang tidak prioritas mendapat anggaran besar, dan yang prioritas mendapat anggaran kecil. Pemikiran demikian yang mengembangkan terhadap ”kebohongan publik” rakyat.

Banyak pemimpin tingkat atas menyatakan memikirkan rakyat, tetapi kenyataannya tidak ada, buktinya dalam penetapan anggaran itu. Potensi pemborosan dalam anggaran 2013 ternyata lebih besar dengan fakta anggaran perjalanan dinas tersebut. Penulis pernah membahas dalam rubrik ini agar fraksi-fraksi di DPR dibekali data-data yang kongkrit dalam masalah anggaran, tetapi hal itu tidak dilakukan. Demikian juga prioritas pembangunan agar dilakukan tiap tahun, sehingga mampu memberi nuansa kepada pertanggung jawabannya. BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan harus mampu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tersebut secara transparan.

Seperti tercermin dalam anggaran perjalanan DPR ke luar negeri haruslah disesuaikan dengan prioritasnya. Jika perlu ”stop perjalanan ke luar negeri” anggota DPR. Karena apa yang dilakukan DPR sudah bisa dilakukan oleh duta-duta besar kita di luar negeri. Demikian juga perjalanan Eselon I, Eselon II, dan Menteri, perlu ada prioritas, termasuk Presiden. Rakyat banyak menghendaki terhadap pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat tidak menghendaki adanya pemerintahan yang kotor dengan korupsi, dengan manipulasi, dengan KKN dan macam-macam perbuatan yang ”menciderai hati rakyat.”

Semoga masalah-masalah yang mengotori jalannya pemerintahan dapat segera diatasi melalui jalur hukum yang berlaku. Rakyat tidak menghendaki adanya pemerintahan yang gagal, dan semua itu tergantung dari iktikat baik semua pihak. Iktikat baik itu tercermin dalam sikap moral pemimpin yang tidak munafik. Dalam hal ini pemerintah pusat dan DPR harus mampu mengatasinya secara kongkrit. Perlu ”sapu bersih”, bukan ”sapu yang kotor”. Rakyat menunggu hasilnya.