Di Indonesia Cukup Lima

Manfaat Parpol Dipertanyakan

Rabu, 26 September 2012
ilusparpol

JAKARTA (Pos Kota) – Ketidakberdayaan partai politik (parpol) dalam memenangkan calonnya di pemilihan kepala daerah membuktikan bahwa partai makin tidak dipercaya rakyat. Manfaat partai untuk rakyat pun dipertanyakan, apalagi kenyataannya, partai justru jadi sarana korupsi APBN paling subur saat ini. Tak salah jika ada wacana penciutan atau pembubaran partai.

“Banyak parpol sebenarnya tidak masalah. Tapi idealnya lima atau enam parpol saja. Sembilan parpol seperti fraksi DPR juga baik,” kata pengamat politik Eep Saefulloh Fatah di Jakarta, Selasa (25/9).

Sementara peluang calon independen untuk menjadi calon presiden (capres) dalam pilpres 2014, dinilai dosen UI itu, masih sangat tergantung pada amandemen konstitusi. “Saat ini peluang calon independen, mustahil,” katanya.

Politisi Partai Golkar, Leo Nababan, mengatakan menciutnya jumlah parpol yang akan meramaikan Pemilu 2014 karena diperkirakan hanya sedikit parpol yang lolos verifikasi. Banyak Parpol yang tidak memenuhi persyaratan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Saya prediksi hanya 12 parpol yang lolos verifikasi,” katanya, di Jakarta, Selasa.

Wakil Sekjen Golkar itu memperkirakan, parpol yang lolos di Parlemen pada 2014 mendatang hanya sekitar lima atau enam Parpol. Turun dari Pemilu 2009 yang berjumlah sembilan Parpol.

Jumlah lima atau enam parpol bisa terjadi, kata Leo, jika adanya satu atau dua Parpol yang naik signifikan.

TAK CERMINKAN ASPIRASI

Sekjen Alumni Gerakan Pemuda Kabah (GPK), Taryono Asa, menyarankan jumlah partai politik disederhanakan (diciutkan). Ia menilai keberadaan banyak parpol tidak lagi merepresentasikan aspirasi masyarakat.

Kekalahan Foke-Nara dalam Pilgub DKI Jakarta membuktikan itu. Parpol-parpol besar seperti Demokrat, Golkar, dan PKS yang mendukung Foke-Nara tak mampu mengangkat perolehan suara. “Masyarakat sudah tidak percaya parpol. Figur lebih memikat,” katanya.

Sementara itu anggota Fraksi PKB Abdul Malik Haramain menyatakan presidential threshold (ambang batas pengajuan calon presiden) yang ada dalam UU No 42/2008 sudah ideal dan tak perlu direvisi. Fraksinya masih mendukung presidential threshold seperti sekarang, yakni 20 kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

“Presidential threshold ini penting untuk memastikan dukungan di parlemen dan demi efektivitas pemerintahan. Bisa dibayangkan kalau presiden terpilih hanya didukung di bawah 10 persen kursi di DPR,” katanya, di DPR, Selasa (25/9). (aby/rinaldi/winoto)

Terbaru
Terpopuler
Jerman Antisipasi Aktifitas Jihadis
Jumat, 31 Oktober 2014
Agama
Internasional
Tiongkok Tangkap Ratusan Koruptor
Jumat, 31 Oktober 2014
Korupsi
Menkop dan UKM
Kredit Macet KUR Sudah Lampu Merah
Jumat, 31 Oktober 2014
Ekonomi
Karena Wilayah Besar
Mendagri Prioritaskan Pembentukan 2 Provinsi Baru di Papua
Jumat, 31 Oktober 2014
Politik
Diserahkan ke Polsek
Posal Koarmabar Amankan Narkoba Dari Kapal Motor
Jumat, 31 Oktober 2014
Hankam
Panglima TNI Beri Ceramah ICIS di Ponpes
`Bersama Rakyat TNI Kuat dan Bersama TNI Rakyat Kuat`
Jumat, 31 Oktober 2014
Hankam
Gerak Senyap dan Taktis
Prajurit Taipur Kostrad Hancurkan Musuh
Jumat, 31 Oktober 2014
Hankam
Setelah Jalani Operasi
Gumawan Minta Maaf Baru Bisa Sertijab Dengan Tjahjo Kumolo
Jumat, 31 Oktober 2014
Politik
Reka Ulang Pembunuhan Tukang Parkir
Istri Korban Minta Pelaku Dihukum Mati
Jumat, 31 Oktober 2014
Pembunuhan dan Penganiayaan

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.