Saturday, 21 October 2017

DPR Bantah Pergi Haji Dibiayai Kemenag

Jumat, 28 September 2012 — 19:49 WIB
Kabah-n

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Komisi VIII yang membidangi haji Ny. Ida Fauziah membantah kepergian anggota DPR untuk menunaikan ibadah haji dibiayai Kementerian Agama (Kemenag). Mereka yang menunaikan ibadah haji dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian (Wasdal) haji dibiyai dari anggaran DPR.

“Yah, memang ada anggota DPR pergi haji dan sekaligus melakukan fungsi pengawasan dengan didampingi istrinya, atau sebaliknya anggota DPR wanita didampingi suaminya,” kata Ida yang dihubungi Pos Kota, Jumat (28/9) sore.

Ia mengatakan anggota yang pergi haji dan sekaligus melaksanakan fungsi Wasdal haji dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung selaku pimpinan rombongan. “Mereka ini didampingi istrinya maka istrinya biaya sendiri,” tutur Ida.

Ia memerinci jumlah anggota DPR yang berangkat itu dari Komisi VIII jumlahnya 28 orang untuk pengawasan haji, Komisi IX jumlahnya empat orang untuk pengawasan bidang kesehatan, Komisi V jumlahnya lima untuk bidang transportasi haji.

“Di luar itu ada juga dari komisi lainya yang jumlah satu sampai dua orang anggota DPR. Selain itu, ada juga dari sekretariat DPR,” kata Ida.

Ia mengatakan untuk anggota DPR yang kepergiannya ke Tanah Suci tapi juga terkait dengan pengawasan haji maka semua biayanya ditanggung oleh anggaran DPR. Namun bagi mereka yang pergi haji tidak terkait dengan tugasnya dalam pengawasan maka biayanya ditanggung sendiri.

Selain itu, lanjut Ida, ada dua gelombang anggota DPR yang sudah pulang ke Tanah Suci sebelum pelaksanaan wukuf yakni, ada yang tujuh hari sebelum pelaksanaan wukuf dan ada juga yang empat hari sebelum wukuf sudah pulang ke Tanah Air.

Ida juga membantah selama berada di Tanah Suci baik di Madinah maupun Mekkah penginapannya dibiaya Kemenag. “Itu tidak benar. Kami biaya sendiri. Namun, memang sebelum pelaksanaan haji kita telah mengajukan surat kepada Kemenag untuk dicarikan hotel-hotel yang akan menjadi tempat penginapan anggota DPR. Namun, biayanya dimasukkan kepada anggaran DPR untuk anggota yang melaksanakan tugas pengawasan haji, ” katanya.

“Sedangkan mereka yang pergi haji tanpa melaksanakan pengawasan maka dibiayai sendiri penginapannya,” tutur Ida. (johara/dms)