Senin, 15 Oktober 2012 19:38:51 WIB

Jabatan Rangkap Kepala Otoritas Pelabuhan Priok Dipersoalkan

otoropriok1510

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Perhubungan diminta mencopot Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Sahat Simatupang, karena secara diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinannya menjabat rangkap sebagai komisaris di PT Multi Terminal Indonesia (MTI) anak perusahaan Pelindo ll.

Sejumlah pengusaha bahkan meminta agar Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa semua program Pelindo ll yang telah dimuluskan oleh Kepala OP Tanjung Priok. Karena tidak menutup kemungkinan terjadi praktek gratifikasi terkait pengangkatan Sahat sebagai komisaris di grup BUMN tersebut dan kebijakan yang diambil Ketua Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

“Ini jelas pelanggaran berat, Pak Mangindaan seharusnya tidak sekader memecat bawahannya, sebab Kepala OP sudah melakukan pembohongan publik. Selama ini Pak Sahat seolah-olah orang pemerintah tapi juga menjadi bagian di perusahaan di lingkungan pelabuhan, sehingga proyek besar seperti pembangunan Pelabuhan Kalibaru dan pengenaan tarif alat berat ditandatanganinya,” tegas Ketua Masyarakat Pesisir Pelabuhan dan Nelayan Abdul Hadi.

Apalagi Sahat sendiri telah mengakui kalau dirinya telah diminta oleh Dirut Pelindo ll RJ Lino menjadi komisaris di anak perusahaan Pelindo ll, sehingga bisa dijadikan bukti awal KPK atau Kejaksaan memeriksa Kepala OP Tanjung Priok ini.

Abdul Hadi bahkan mencurigai, jika Sahat tidak sekedar menjadi komisaris di PT MTI saja, tapi ada perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di lingkungan pelabuhan seperti di pelayaran atau lainnya. “Kami akan segera mengirimkan surat ke KPK dan Kejaksaan Agung serta Inspektorat Kemenhub hingga ke Mentri Perhubungan, karena praktek jabatan rangkap ini tidak dibenarkan dalam undang-undang.

Selaku regulator tidak boleh merangkap jabatan di perusahaan dimana yang menjadi lingkungan kerjanya, karena dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah.

Kedudukan Sahat selaku komisaris di anak perusahaan Pelindo ll ini menjadi sorotan dan membuat resah pengusaha atau pemakai jasa pelabuhan. Sebab dengan kekuasaannya dia bisa mendukung semua program dan proyek Pelindo ll.

Terakhir BUMN ini mengenakan tarif jasa alat mekanis jenis Lifting Gantry Crane (GLC). Padahal tarif baru tersebut tidak pernah disosialisasikan akibatnya timbul biaya tinggi dan Sahat Simatupang selaku kepala OP Tanjung Priok merestui pengenaan tarif tersebut.

“Dengan jabatan rangkap tersebut, jelas yang dirugikan adalah pemakai jasa pelabuhan atau pengusaha makin tertindas,” tegas Sahat. (dwi)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.