Senin, 29 Oktober 2012 21:52:04 WIB

Sistem Informasi Penting Dalam Pelaksanaan BPJS

dpjs2910

JAKARTA (Pos Kota) – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tengah mengharmonisasikan sistem informasi jaminan kesehatan nasional menjelang beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014. Saat ini, data jaminan kesehatan sosial di Indonesia belum terintegrasi di antara seluruh penyelenggaraan jaminan kesehatan.

“Karenanya, kami kerap memberikan warning kepada PT Askes (Persero) untuk memperhatikan sistem IT ini. Jika tidak, dalam pelaksanaannya BPJS akan bangkrut karena akan terjadi dobel peserta, yang berarti dobel pembayaran, yang lama-lama akan membuat bangkrut BPJS Kesehatan,” tegas Ketua DJSN, Dr. Chazali H Situmorang, Apt, M.Sc, Senin (29/10).

Ia menegaskan hal itu di sela Workshop Harmonisasi Sistem Informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam workshop ini didiskusikan bagaimana kebutuhan Indonesia dan pengalaman internasional dalam pengelolaan data dimaksud.

Menurutnya, bagian penting terhadap penyelenggaraan manajemen jaminan kesehatan yang efektif, yaitu sistem informasi yang terintegrasi. Sistem ini yang dapat mengharmonisasikan data pemegang jaminan kesehatan saat ini dengan data dari Kementerian Dalam Negeri yang berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“NIK ini juga belum disinkronisasikan sebagai identifikasi peserta untuk para pemegang jaminan kesehatan. Sementara sistem informasi jaminan kesehatan ini harus menjadi lokomotif sistem informasi SJSN secara keseluruhan,” ungkapnya.

Namun, Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Ali Gufron Mukti, memastikan BPJS Kesehatan tetap akan beroperasi pada 1 Januari 2014 meski sistem informasi ini belum terharmonisasi. “Sistem IT itu kan tidak mudah karena banyak model yang harus disesuaikan dengan keperluan kita. Apalagi sistem IT ini kan mencatat data dan transaksi agar tidak terjadi kemacetan,” katanya usai membuka workshop itu.

Ia membantah belum harmonisasinya sistem informasi pada saat nanti, jika itu terjadi, akan membuat program itu ‘try and error’. Karena, yang namanya transisi pasti membutuhkan penyesuaian. Termasuk dalam penggunaan e-KTP.

“E-KTP itu kan untuk dewasa, lalu bagaimana dengan anak-anak? Makanya akan dibuat ID tunggal dari file yang sama yang ada di Askes, yang nantinya tinggal disinkronisasikan saja. Nah, workshop ini tengah membahas harmonisasi ini,” ujarnya.

Dikatakan, sistem IT itu tulang punggung dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan. Karenanya, harus diprioritaskan. Apabilan sistem ini sudah bisa kita bangun akan memudahkan pengintegrasian dengan program jaminan sosial lainnya.

Wamenkes menambahkan, untuk Penerima Besaran Iuran (PBI) sebenarnya bisa berubah-ubah karena perubahan status seseorang. Yang semula miskin, bisa saja suatu saat masuk dalam kelompok mampu. Atau yang tadinya tidak miskin, karena sesuatu hal masuk dalam jurang kemiskinan.
“Jadi dengan kata lain, PBI ini bisa siapa saja. Karenanya, harus ditopang dengan sistem IT agar PBI benar-benar sesuai sasaran,” tegasnya.

Wamenkes menyebutkan Penerima Bantuan Iuran 2014 sendiri tercatat sebanyak 96,4 juta orang miskin dan berpendapatan rendah. Artinya sebesar 40 persen masyarakat dengan penghasilan terendah hasil identifikasi BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan masuk dalam catatan PBI. Data akan diperbarui tiga tahun sekal. (aby)

Teks :Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dr. Chazali H Situmorang, Apt, M.Sc

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.