Wednesday, 21 November 2018

Hambalang Rugikan Negara Rp 243 Miliar

Kamis, 1 November 2012 — 0:30 WIB
ilushambalang

SENAYAN (Pos Kota) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporannya ke DPR menyatakan Proyek Sarana Olah Raga Hambalang terindikasi merugikan negara Rp 243 miliar.

Dalam laporan tersebut, BPK tak menyebut secara jelas peran Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Menpora hanya diindikasikan melakukan pembiaran terhadap Sesmenpora Wafid Muharam melaksanakan wewenang Menpora.

“Kerugian RP 243 miliar itu diperoleh dengan membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan Kemenpora dengan nilai pekerjaan sebenarnya yang dikerjakan sub-kontraktor,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo saat menyerahkan kepada Pimpinan DPR tentang hasil audit investigasi Proyek Hambalang, di DPR, Rabu (31/10). Seperti diberitakan, proyek ini menelan anggaran Rp 2,3 triliun.

Menurut laporan, Menpora diduga melakukan pembiaran terhadap Sesmenpora Wafid Muharam dalam menangani proyek, dia tidak tahu adanya proses untuk proyek Hambalang pada 2010. Dalam laporan BPK ini dugaan berbagai pelanggaran ditimpakan kepada Sesmenpora. Ia terlihat memegang peran utama dan main sendiri, padahal untuk proyek di atas Rp 50 miliar harus melalui persetujuan atasannya (menteri).

“Ses. Kemenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai di atas Rp50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003,” katanya.

Sesmenpora juga menandatangani surat permohonan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora. Dalam hal ini Menpora juga melakukan pembiaran yang terindikasi pelanggaran.

Hadi menyebutkan proses evaluasi prakualifikasi dan teknis terhadap penawaran calon rekanan tidak dilakukan panitia pengadaan. Semuanya diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang. Ini melanggar Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rekayasa lelang dilakukan dengan mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap, kecuali kepada kerja sama operasi (KSO) Adhi Karya-Wijaya Karya (AW). “Ini menguntungkan KSO AW,” ujarnya.

MENKEU DIDUGA
MELANGGAR

Menurut Hadi, Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran diduga melakukan pelanggaran karena memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) anggaran 2010 dan didasarkan pada data yang tidak benar. Menkeu juga menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran yang menyelesaikan proses itu.

Berbagai dugaan pelanggaran juga dilakukan oleh pejabat di Kabupaten Bogor, terkait pemberian izin IMB, izin lokasi. Kepala BPN diduga juga terlibat pelanggaran soal penerbitan surat hak pakai lahan di Desa Hambalang. “Di sana ada surat palsu,” ungkap Hadi.

KPK AKAN TELAAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menerima hasil audit investigatif BPK terkait proyek Hambalang. Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari BPK.

Kalau sudah menerima, KPK tetap akan menelaah laporan tersebut guna untuk menelusuri kasus proyek senilai Rp2,3 trilyun itu. “KPK akan menelaah lagi apakah hasil audit itu bisa membantu KPK untuk menelusuri lebih lanjut,” katanya.

KPK juga belum merencanakan untuk memanggil lagi Andi Mallaranggeng. Johan membantah jika dikatakan akan ada tersangka baru dari kasus Hambalang dalam waktu dekat ini. Menurutnya, yang benar adalah KPK akan melakukn ekspose (gelar perkara) kasus Hambalang pada pekan ini. (winoto/rizal)

  • untungsetia

    segera lahir kerajaan maling yg sah secara hukum dan diakui pbb