Tuesday, 25 September 2018

DPR Seharusnya Teladani Pola Hidup Sederhana

Selasa, 13 November 2012 — 9:42 WIB

AROMA kurang sedap kembali menerpa wajah DPR. Di tengah sorotan tajam adanya sejumlah oknum anggota DPR yang dituding sebagai ‘pemeras’ BUMN, tersiar kabar adanya rencana renovasi ruang kerja anggota DPR senilai Rp 6,2 miliar. Tidak itu saja, telah dianggarkan pula renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR RI sebesar Rp 1, 4 miliar dan penggantian pagar batas dengan Taman Ria senilai Rp 1miliar.

Ketiga proyek tersebut lolos lantaran sudah disetujui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Sekarang ketiga proyek itu akan ditinjau lagi setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan.

Menjadi pertanyaan apakah proyek akan tetap berjalan, sekiranya tidak mendapat sorotan? Jawabnya mungkin saja. Hanya saja yang perlu dicermati adalah proyek yang seolah dikebut akhir tahun dapat memunculkan beragam penafsiran yang bisa menambah citra kurang baik bagi lembaga legislatif.

Kritikan seputar pagu anggaran renovasi bukan kali ini terjadi. Awal tahun ini ni DPR juga dikritik karena mengganggarkan pembangunan ruang rapat Badan Anggaran DPR sebesar Rp20 miliar.
Persoalan mencuat bukan karena menyalahi proses tender, tetapi lebih kepada pembangunan ruang rapat itu mengesankan wakil rakyat yang tidak merakyat.

Ketua DPR, Marzuki Alie sendiri  saat itu mengusulkan agar KPK dan BPK turun tangan menelusuri penganggaran proyek tersebut. Ini dapat dimaknai bahwa internal DPR sendiri tidak sejalan dengan anggaran yang begitu besar, untuk ukuran renovasi ruang rapat.
Begitu pula perihal renovasi ruang kerja sebesar Rp 6,2 miliar yang menurut rencana mulai dikerjakan November ini, Ketua DPR melontrakan kritik internal.

Marzuki Alie berpendapat perbaikan ruang anggota sebaiknya ditunda saja. Ruangan anggota DPR tak perlu direnovasi hingga akhir 2014 nanti.Sejumlah fraksi di DPR pun menyadari bahwa perbaikan ruang kerja tidak mendesak.

Ini dapat dimaknai bahwa kita sepakat pemborosan anggaran harus dicegah, jika wakil rakyat ingin mendapat simpati rakyat. Penggunaan anggaran yang berlebihan, tidak saja berpeluang terjadinya markup , juga akan menyakiti hati rakyat.

Sebab, di tengah kondisi rakyat yang terjepit akibat tekanan ekonomi saat ini, tidaklah pantas jika wakil rakyat malah minta disediakan ruangan mewah dengan fasilitas wah.

Anggaran sebesar jika dialihkan untuk kebutuhan rakyat dapat mengover ribuan warga miskin memenuhi kebutuhan mendasarnya melalui penyaluran beras miskin (raskin).

Yang ingin kita sampaikan adalah perlunya ketaladanan bagi anggota dewan untuk hidup sederhana dengan mencegah boros anggaran. (*)