Saturday, 22 September 2018

Tersangka Korupsi Ditahan, Jaksa Agung Digugat Rp.4 Miliar

Senin, 19 November 2012 — 16:58 WIB
Chevron-Pacific-Indonesia

PASAR MINGGU (Pos Kota) – Empat tersangka kasus dugaan korupsiĀ  di PT Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) menggugat Jaksa Agung, Basrief Arief cq direktur penyidikan Jampidsus, sebesar Rp 4 miliar lebih terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, penahanan dan pencegahan ke luar negeri.

Permohonan diajukan empat tersangka yakni Widodo diadili hakim Matheus Samiaji, tersangka Endah Rumbiyanti diadili hakim Ari Jiwantaa, tersangka Kukuh Kertasafari ditangani hakim Haryono dan tersangka Bahtiar Abdul Fatah diadili hakim Suko Harsono melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/11) di tempat terpisah.

Ke empat tersangka mewakilkan 25 pengacara antara lain Dr. Makdir Ismail, Dr. Mulya Lubis, Lelyana Santosa dan Ade Kurniawan guna mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan.

Menurut tim pengacara para pemohon, kliennya bekerja di PT CPI telah ditahan secara tidak sah oleh termohon, 26 September lalu, sebagai tersangka kasus korupsi.

Padahal, katanya, penetapan pemohon sebagai tersangka sebelum dilakukan penghitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang. Termohon juga belum menentukan siapa yang diuntungkan akibat kerugian negara.

Selain itu, termohon mengabaikan hak-hak asasi mnusia dengan mengesampingkan permohonan untuk tidak ditahan, penangguhan penahanan dengan adanya sejumlah jaminan.

Tim pengacara pemohon menilai penetapan tersangka kliennya oleh termohon tidak berdasarkan hukum. Selain itu, tambahnya, penahanan para pemohon, cacat prosedur. Alasannya, surat perintah penahanan didasarkan pada surat perintah penyidikan yang berbeda dengan surat panggilan pemeriksaan tersangka.

Alasan obyektif dan subyektif penahanan para pemohon oleh termohon, dinilainya, tidak tepat. Selain itu, pencegahan pemohon ke luar negeri juga tidak berdasarkan hukum karena tidak disebutkan alasannya. Karenanya tim berharap pada hakim yang menangani perkara ini supaya mengabulkan permohonannya.

Dalam amar putusannya agar hakim menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka dan penahanan tidak sah. Hakim juga diminta memerintahkan termohon menghentikan penyidikan perkaranya serta membebaskan para pemohon dari tahanan serta membayar ganti rugi materiil dan immateriil.

SidangĀ  diundur guna memberikan kesempatan pengacara pihak kejaksaan agung guna menjawab permohonan tersebut.(winarno/dms)