Friday, 21 September 2018

Kerugian Negara Rp1,3 Triliun,Tersangka Korupsi di Indosat Tidak Ditahan

Sabtu, 24 November 2012 — 18:22 WIB
adi

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung menegaskan penahanan terhadap seorang tersangka adalah kewenangan dari tim penyidik, sesuai dengan ketentuan perundangan yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

“Jadi, kita tinggal menandatangani, bila memang sudah ada usulan dari tim penyidik,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Adi Toegarisman ketika dihubungi oleh wartawan tentang belum ditahannya tersangka kasus IM2 Indar Atmanto, tersangka kasus UNJ Fakhrudin, kasus Unsri dan kasus Bukopin di Jakarta, Sabtu(24/11).

Menurut Adi, ditahan atau tidaknya tersangka suatu kasus korupsi mengacu kepada ketentuan KUHAP, sehingga tidak dapat diartikan seorang tersangka tidak ditahan diartikan ada privelleges (keistimewaan). “Semua sama di depan hukum. Kita bekerja secara profesional.”

Meski begitu, tidak ditahannya tersangka kasus dugaan penyalahgunaan jaringan 3G oleh PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto dengan dugaan kerugian negara sesuai audit BPKP sekitar Rp1,3 triliun sempat menimbulkan tanda tanya.

Sedangkan enam tersangka kasus proyek Bioremediasi milik PT Chevron Pasific Indonsia (CPI) dijebloskan ke penjara, kendati hasil audit BPKP hanya menunjukan dugaan kerugian negara sekitar Rp100 miliar. Begitu pula 11 tersangka kasus proyek Drying Centre (Bank Bukopin).

Indar dijadikan tersangka sejak 18 Januari 2012 dan didakwa UU Tipikor Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Bahkan dalam kasus ini ada tersangka lain warga India,R, tapi sudah keburu kabur ke Singapura.

Mantan Dirut PT IM2 dijerat pidana korupsi terkait dengan dugaan memanfaatkan jaringan 3G tanpa hak serta IM2 tidak pernah mengikuti pelelangan pita jaringan seluler bergerak frekuensi 2,1 Ghz atau dikenal sebuatan 3G.

(ahi)

 

foto: illustrasi

  • UNTUNGSETIA

    nahan O(er)ang nya lebih enak