Skema BPJS: Pekerja Bayar 1%, Majikan 4 %

Kamis, 29 November 2012
Jamkesnas-menkokesra

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah menawarkan skenario pembayaran iuran peserta Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang baru.

Skenario ini adalah jalan tengah atas   penolakan sejumlah organisasi buruh yang menolak pemberlakuan BPJS, lantaran mereka diwajibkan untuk turut membayar iuran kepesertaan.

“Skema baru ini telah kita masukan di dalam draft peraturan presiden (perpres) yang tengah disusun pemerintah,” terang Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang di sela  peluncuran “Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional”, di Jakarta, Kamis.

Untuk kelompok pekerja formal, skema baru iuran BPJS adalah jumlah iuran yang wajib dibayar ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji  pokok.

Komposisi pembayarannya adalah 1 persen dibayar oleh peserta dan 4 persen  dibayar oleh majikan (perusahaan).

Skenario seperti ini, menurut Chazali, bakal diberlakukan selama 1,5 tahun, terhitung sejak BPJS mulai beroperasi pada Januari 2014 nanti. Tepat pada 1 Juli 2015 nanti, skema komposisi akan dirubah, dengan  3 persen iuran dibayar majikan dan 2 persen wajib dibayar pekerja.

Menko Kesra Agung Laksono (tengah) gelar jumpa pers bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas,  Armida Salsiah Alisjahbana dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang (kiri) di sela  peluncuran “Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional”, di Jakarta, Kamis. (aby)

“Jadi pemerintah memberikan toleransi keringanan selama 1,5 tahun agar masyarakat tidak kaget.”

Komposisi pembayaran iuran merupakan salah satu isu yang mengalami kebuntuan dalam pembahasan penyusunan peraturan pelaksana UU BPJS, selain penentuan besaran iuran yang juga sama sama-sama menemui jalan  buntu.

Sebelumnya untuk pembayaran iuran peserta BPJS bagi pekerja formal, pemerintah mengeluarkan draft dengan skema iuran per bulan sebesar 5 persen dari  gaji, dengan komposisi 2 persen pekerja dan 3 persen perusahaan. Organisasi buruh menolak skema ini. Pasalnya bagi buruh yang memiliki gaji kurang dari Rp2 juta per bulan, pemotongan 2% dari gaji setiap bulan diprediksi bakal sangat membebani mereka.

Mayoritas buruh berharap agar iuran peserta BPJS, seluruhnya (100 persen) dibayar perusahaan. Mereka mengacu pada komposisi iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dikelola oleh PT Jamsostek.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja menegaskan bahwa, iuran JPK dibayar oleh  perusahaan.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono berharap buruh bisa menerima skema baru pemerintah.

Menurutnya, pemilik BPJS sejatinya adalah peserta. Jadi seluruh peserta mutlak membayar iuran.

“Penyelesaian terbaik soal iuran adalah diterapkan secara gradual. Tetapi tetap semua harus membayar iuran,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Askes (Persero) I Gede Subawa mengatakan, pihaknya sebagai BPJS Kesehatan yang akan beroperasi 1 Januari 2014  akan mengolah sendiri data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperoleh dari Kemendagri melalui jaringan yang dimiliki.

“Nomor tersebut merupakan nomor peserta BPJS yang akan langsung berfungsi jika diaktivasi atau difungsikan oleh peserta,” ungkapnya. (aby/dms)


Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.