Wednesday, 14 November 2018

Tudingan DPR Memeras BUMN Tak Lepas Dari Tekanan Politik

Sabtu, 8 Desember 2012 — 15:55 WIB
bkdprtop812

JAKARTA (Pos Kota) – Pengamat politik dari CSIS, J.Kristiadi, menegaskan berubah-ubahnya laporan Meneg BUMN Dahlan Iskan mengenai anggota-anggota DPR RI pemeras BUMN juga keputusan Badan Kehormatan (BK) yang justru memutuskan nama-nama yang sebelumnya tidak dimunculkan oleh Dahlan Iskan, diduga tidak lepas ada permainan politik atau tekanan politik yang dilakukan orang-orang tertentu atau masing-masing fraksi.

“DPR RI itu lembaga politik dan semua yang dimainkan di sana masuk dalam ranah politik. Makanya apapun yang diucapkan di sana tidak bisa dikategorikan 100 persen hitam atau 100 persen putih. Pasti ada tawar menawar, sehingga nama-nama yang tadinya sudah ramai disebut-sebut justru menghilang dan justru nama-nama yang tidak disebut justru muncul dan dijatuhkan sanksi oleh BK DPR,” tutur Kristiadi ketika dihubungi wartawan di Jakarta , Sabtu (8/12).

Menurut Kristiadi, siapa pun yang memiliki kekuatan politik lebih kuat maka dia akan lebih bisa diselamatkan. Sedangkan yang kekuatan politiknya lebih lemah, dia akan lebih bisa dikorbankan.

”Jadi di DPR RI itu bukan pada aspek kebenaran tapi tergantung pada transaksi yang di back up oleh kekuatan politik yang dimiliki anggota atau fraksinya. Oleh karenanya tidak heran jika nama-nama yang disebut berubah karena terjadi negosiasi,” tambahnya.

Ditambahkan Kristiadi, masyarakat tidak bisa mengharapkan BK akan bersikap adil dan transparan. Justru peran masyarakat dan juga pers sangat penting untuk mendorong keterbukaan mengenai kekusutan di DPR RI tersebut.

”Wartawan misalnya bisa melakukan investigasi report mengenai kasus ini.Meski belum tentu akurat 100 persen tapi paling tidak bisa mendorong terbongkarnya kasus ini dan dilakukannya proses hukum seperti yang terjadi pada Andi Malarangeng dalam kasus Hambalang dan juga Irjen Djoko Susilo dalam kasus simulator SIM,” jelasnya.

Pers, tambahnya, bisa mengungkapkan kebenaran dengan mencari tahu pada pihak-pihak yang didzolimi dan sakit hati. Bisa juga dengan mencari tahu kepada pihak-pihak yang mengetahui kasus tersebut namun masih memiliki nurani dan memegang teguh amanah untuk mengungkapkan fakta sebenarnya.

“Dahlan Iskan sendiri sebagai pemilik media pastinya banyak tahu mengenai hal itu. Oleh karena itu Dahlan harus didorong untuk mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kasus itu. Bisa juga dengan memanfaatkan orang-orang yang sakit hati,” imbuhnya.

Terkait nama-nama yang pernah dirilis oleh Humas BUMN melalui pesan singkat kepada wartawan, Kristiadi tidak bisa mengatakan kebenarannya. Meski diakuinya selama ini nama-nama yang disebut-sebut itu sudah diketahui masyarakat sebagai rahasia umum sebagai pemain-pemain di DPR RI.

Meneg BUMN maupun humasnya sebelumnya pernah merilis beberapa nama seperti Setya Novanto, Ade Komarudin, Puan Maharani, Akbar Faisal dan lain sebagainya.Namun nama-nama yang selama ini kerap disebut sebagai pemain anggaran itu dan sudah beberapa kali disebut-sebut dalam beberapa kasus itu justru selamat.

Malah kemudian muncul nama-nama baru dan keputusan BK yang menjatuhkan sanksi justru terhadap nama-nama yang tidak pernah disebut-sebut dan malah ada satu nama Anggota FPKS yang juga salah satu pimpinan Komisi 11 Zulkifliemansyah yang sebelumnya dipuji Dahlan justru diberikan sanksi. (prihandoko)

Teks : Ketua BPK DPR M Prakoso belakangan ini terus jadi incaran pers terkait tudingan Meneg BUMN Dahlan Iskan bahwa ada beberapa anggota DOR memeras Direksi BUMN (timyadi)