Thursday, 19 September 2019

Bagi PNS Pemprov DKI

Kepergok Merokok, Tunjangan Dicabut

Rabu, 12 Desember 2012 — 0:03 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan mencabut tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi pegawai yang kedapatan mengisap rokok di lingkungan Balaikota.

Menurut wakil gubernur yang akrab disapa Ahok ini kebijakan tersebut sebagai tahap awal mewujudkan Jakarta bebas dari asap rokok. Dia akan membuat draf untuk memperkuat implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50/2012 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Hal ini dinilai Ahok perlu mengingat mandulnya peraturan lantaran sanksi tidak tegas dan minim pengawasan. “Saya sudah minta tim untuk membuatkan draft, nanti kami serahkan ke Sekretaris Daerah dan BPKP supaya bisa segera disahkan,” kata Ahok usai rapat bersama koalisi masyarakat antiasap rokok di Balaikota, Selasa (11/12).

SHOCK THERAPY

Dalam draft tersebut nantinya terdapat beberapa usulan. Di antaranya ancaman pencabutan TKD bagi PNS di Jakarta yang tertangkap atau terbukti merokok dalam zona dilarang merokok. Karena, sanksi dalam Pergub 50 rentan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pasalnya, Pergub tersebut mengancam penurunan pangkat PNS yang kedapatan merokok di tempat-tempat umum. “TKD itu paling kecil Rp2,9 juta, kalau bisa berjalan, ini jadi shock therapy (terapi kejut),” ujarnya.

Bagi kalangan swasta, sanksi akan diberikan kepada pengelola gedung apabila lemah dalam mengawasi aktivitas perokok. Pengusaha angkutan umum juga akan terkena dampaknya meski secara teknis belum dijelaskan mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

KETAATAN RENDAH

Seperti diketahui lemahnya pelaksanaan aturan itu menuai reaksi dari koalisi masyarakat antiasap rokok. Berdasarkan survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 50 persen mal dan perkantoran di Jakarta masih melanggar aturan. Tercatat 98 persen hotel dan restoran belum melaksanakan Pergub tersebut.

Hasil survei Swisscontact Indonesia, LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat antiasap rokok, terungkap dari 50.000 lokasi larangan merokok baru 15.000 taat aturan. Tingkat ketaatan kawasan sangat rendah yakni kawasan pendidikan 43 persen, kantor swasta 40 persen, kantor pemerintah 42 persen, tempat ibadah 44 persen, kesehatan 63 persen, dan angkutan umum 0 persen. (guruh)

Teks : Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

  • Kang Abdul Asli

    Satuju pisan Bos..tegakan aturan, pegawai pemda seharusnya memberi contoh yang baik bagi masyarakat

  • masdarlira

    sip tegas bos ahok.kita dukung

  • Ading Bharata

    rokok aku beli pake duitku sendiri, mulut-pake mulutku sendiri, resiko aku tanggung sendiri…..kok situ nyang repuot…..heheheheh….

    • jaja

      kalo gitu asep rokok ya lo … jangan buang lo hirup tuch asep ya jg….

  • Fauzi Bowo

    Ngatur monyet lebih gampang ketimbang ngatur pegawai pemprov.DKI.

  • http://www.facebook.com/sopo.wae.35 Sopo Wae

    silakan DKI nglarang rokok, tapi jangan minta dana ke pusat…masih minta dana pusat aja nglarang nglarang rokok…ingat ” CUKAI ” penyumbang besar bagi APBN…ngerti ora Boss