Yusril Protes Penangkapan Bupati Aru, Maluku

Rabu, 12 Desember 2012
yusprot1212

JAKARTA (Pos Kota)-Kejaksaan Agung dinilai melakukan kesalahan menangkap dan mengeksekusi paksa Bupati Aru Theddy Tengko. Padahal, kejaksaan mengetahui putusan Mahkamah Agung yang menghukumnya bersalah adalah putusan yang batal demi hukum. Demikian Yusril Izha Mahendra dalam siaran persnya ke Pos Kota.

Silang pendapat eksekusi atas putusan MA telah berlangsung sejak Juni lalu. Pengadilan Negeri Ambon sebelumnya telah menetapkan bahwa putusan terhadap Theddy Tengko tidak dapat dilaksanakan karena UU menyatakan bahwa putusan tersebut batal demi hukum, demikain Yusril.

Namun anehnya, penetapan tersebut konon dibatalkan Mahkamah Agung tanpa prosedur kasasi. Pembatalan itu dilakukan hanya berdasarkan permohonan biasa yang dilayangkan Kejaksaan Negeri Dobo, Kepulauan Aru. Mahkamah Agung membatalkan penetapan tersebut melalui surat No 01/WK.MA.Y/PEN/2012. Nomor surat seperti itu, selama ini tidak pernah dikenal sebagai nomor perkara di Mahkamah Agung.

Di tengah silang pendapat eksekusi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November yang lalu, dalam amar putusannya menyatakan bahwa putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak batal demi hukum. MK juga membatalkan ketentuan huruf k dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang sebelumnya menyatakan tanpa mencantumkan huruf tersebut (perintah penahanan) menyebabkan putusan batal demi hukum.

Namun berdasarkan pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku ke depan, tidak berlaku surut. Ke depan, putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak batal demi hukum. Namun putusan itu tidak dapat menjangkau putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang oleh Pasal 197 ayat (2) batal demi hukum.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar, kemarin juga telah menegaskan kepada publik, bahwa putusan MK tidak berlaku surut. Akibat putusan MK itu, maka putusan pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k sebelum tanggal 22 November adalah batal demi hukum dan tidak bisa dieksekusi.

Sikap ngotot Kejaksaan Agung dalam melaksanakan eksekusi ini jelas-jelas melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak penculikan dan perampasan kemerdekaan orang yang melanggar Pasal 333 KUHP. Kami akan melakukan perlawanan hukum atas tindakan sewenang-wenang ini dengan melaporkan jaksa yang melakukan eksekusi ke Mabes Polri, sambil mengajukan uji materil terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang selama ini menjadi tameng bagi jaksa untuk tidak dapat dipanggil, diperiksa, ditangkap dan ditahan, tanpa izin Jaksa Agung. Sekiranya MK membatalkan pasal tersebut, maka polisi kapan saja dapat melakukan tindakan hukum terhadap jaksa tanpa memerlukan izin dari Jaksa Agung, jelas pakar hukum Tata Negara itu.

Theddy Tengko didakwa melakukan korupsi dan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Ambon karena tidak terbukti. Namun Mahkamah Agung menyatakannya bersalah dan menjatuhkan hukuman. Tengko tidak mengajukan PK atas putusan tersebut karena meyakini bahwa putusan MA adalah batal demi hukum.(B)

Teks : Yusril Izha Mahendra

Terbaru
Terpopuler

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.