Kamis, 20 Desember 2012 17:14:10 WIB

Bayar Uang Pengganti Rp 12 Miliar

Angie Dituntut 12 Tahun Penjara

ANGIIE4

JAKARTA (Pos Kota) – Angelina Patricia Pinkan Sondakh (Angie) dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tingginya tuntutan terhadap Angelina Sondakh karena yang bersangkutan merupakan seorang pejabat negara.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun serta denda 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa Kresno Anto Wibowo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/12).

Menurut jaksa, Angie melanggar pasal 12 huruf a juncto pasal 18. Dalam pasal itu disebutkan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

“Dengan uang pengganti Rp 12,58 miliar. Jika tidak bayar uang pengganti digantikan dengan hukuman 2 tahun penjara,” jelas jaksa Kresno.

Jaksa menilai Angie bersalah karena telah menggiring proyek di Kemenpora dan Kemendiknas. Selain itu, Angie juga mesti membayar uang pengganti sebesar Rp 12 miliar dan 2,350 juta dolar AS. Apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Tebal berkas tuntutan buat Angie 299 halaman.

Menurut jaksa, hal-hal memberatkan Angie, sapaan Angelina, adalah dia tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesal. Angie dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia juga dianggap tidak memberi teladan kepada masyarakat. Sementara, alasan meringankan adalah Angie bersikap sopan selama masa persidangan, dan belum pernah dihukum. Dia juga masih memiliki anak balita.

Karena jaksa menyusun surat dakwaan Angie dalam bentuk alternatif, maka jaksa akan memilih pasal mana yang paling mendekati pembuktian lewat fakta persidangan.

Jaksa menganggap Angie bersalah melanggar pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (rizal)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.