Tuesday, 25 September 2018

Pembebasan Lahan Proyek Terkendala Mafia Tanah

Minggu, 23 Desember 2012 — 10:18 WIB
proyek

TANJUNG PRIOK (Pos Kota) -Pembebasan lahan 4 proyek sarana prasarana umum (waduk Marunda, Banjir Kanal Timur,jalan tembus Kelapa Gading-Pulo Gadung serta Jalan Koridor Busway Perintis Kemerdekaan) di Jakarta Utara, akhirnya dilanjutkan. Setelah sempat terhenti beberapa bulan, Pemrov DKI Jakarta memberikan wewenang ke Tim Penilaian dan Pembebasan Tanah (P2T) untuk melanjutkan pembebasan lahan.

Asisten Kesmas Jakut yang juga Plt Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Pemkodya Jakarta Utara, Toni Sukanda,mengungkapkan, karena belum adanya juklak atas UU No2/2012 tentang pelimpahan wewenang pembebasan lahan ke Badan Pertanahan Nasional,maka  sementara waktu, Gubernur DKI Jakarta, mengeluarkan surat edaran sebagai tindaklanjut dari fatwa Kejaksaan Agung atas izin pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

“Setelah meminta fatwa ke kejaksaan Pemkodya Jakarta Utara melalui Tim Penelitian dan Pembebasan Tanah (TP2T) mulai melakukan pembebasan lahan untuk 4 proyek sarana prasarana umum itu,” ungkapnya,Sabtu(22/12)

Karena, keluarnya UU No 2/2012 tentang penyerahan kewenangan pembebasan tanah untuk kepentingan umum kepada Badan Pertanahan Nasional belum disertai juklak yang jelas.

“Mulai awal Juli lalu, kita kembali membebaskan sisa lahan untuk pembangunan akses tol Tanjung Priok sebanyak 13 bidang dari 21 bidang yang ada. Kita kembali lanjutkan pekerjaan.Kita siap bayarkan sepanjang warga menghendaki.”

Dengan adanya kebijakan baru ini,katanya, bukan berarti secara keseluruhan kegiatan pembangunan terhenti. Akan tetapi, untuk proyek yang sifatnya mendesak seperti pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok-Pelabuhan, bisa terus dilakukan.

“Untuk proyek yang sifatnya mendesak, kita masih melakukan pembebasan lahan. Karena dari Dinas PU DKI Jakarta sudah meminta fatwa dari Kejaksaan Tinggi untuk kelancaran kegiatan di lapangan.”

Sebenarnya, menurut Toni, keberadaan TP2T tidak bisa dipisahkan kendati UU No2/2012 ini diterbitkan. “Karena, persoalan pembebasan tanah bukan hal mudah. Sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak.Baik pemilik tanah, maupun pemerintah yang melakukan pembayaran pembebasan tanah.”

Dalam hal ini,katanya, akan banyak kendala yang terjadi di lapangan. Seperti sengketa lahan antara beberapa pihak, kepemilikan hak yang ganda, munculnya dokumen yang abu-abu alias bodong dan sebagainya. “Belum lagi permainan mafia tanah yang berani menyabung nyawa untuk keuntungan pribadi.”

Jika persoalan pembebasan tanah ini tidak melibatkan instansi terkait yakni TP2T yang notabene memiliki perangkat hingga ke tingkat rukun tetangga, ia khawatir penuntasan pembebasan lahan akan semakin semrawut.

Kalaupun nantinya, semua diserahkan ke BPN, kata Toni, tentunya harus sangat hati-hati.”Bukan rahasia lagi permainan mafia tanah ini juga tak jarang melibatkan instansi yang mengeluarkan kempemilikan hak atas tanah dalam bentuk sertifikat.

(lina)

Foto Ilustrasi

  • martin

    Toni bukankah anda bagian mafia tanah bagaimana anda bersama tri kurniadi dulu seko memelintir warga bambu kuning marunda untuk kepentingan para mafia jangan belagak nggak tahu. Sekarang proyek waduk marunda mana rumah rumah siluman yang kalian bayar sekarang kerugian neg Ɣªⁿğ begitu banyak tolong anda jelaskan pada publik pada dasarnya mafia tanah nggak akan berani kalau nggak kerja sama orang macam ente taik loo toni