Terbitkan Payung Hukum ERP

Kemenkeu Dukung Jokowi Atasi Kemacetan

Sabtu, 29 Desember 2012
iluskemenkeu

JAKARTA (Pos Kota)– Setelah tertahan hampir setahun, payung hukum untuk menerapkan ERP atau jalan berbayar akhirnya diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap langkah Gubernur DKI Jokowi dalam upaya menekan penggunaan kendaraan pribadi untuk mengatasi macet di DKI.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pistono, menjelaskan PP No: 97 Tahun 2012 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu tentang pemungutan retribusi ERP (electronic road pricing). “Kita akan siapkan infrastruktur penunjang kebijakan tersebut. Untuk itu dibutuhkan waktu sekitar dua tahun,” ujar Pristono, Jumat (28/12).

Sedangkan untuk pelaksanaannya, Pristono memperkirakan ERP bisa diterapkan pada 2015 atau dua tahun setelah kebijakan nomor polisi ganjil genap diberlakukan pada Maret 2013.

PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur yang dimaksud yakni pembuatan mesin electronic law enforcement (penegakan hukum) serta gerbangnya. Selain itu juga penyediaan on board unit (OBU). Alat tersebut akan dipasang di setiap kendaraan. Sehingga saldo yang ada bisa secara otomatis terpotong jika kendaraan melewati jalan berbayar yang telah ditentukan. Pemotongan saldo juga disesuaikan dengan jenis kendaraan.

Seperti diketahui penerapan ERP bisa diterapkan berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan. Namun harus ada peraturan turunan yang mengatur, yakni dari Kementerian Perhubungan untuk teknis lalu lintas (juga sudah diterbitkan) serta dari Kementerian Keuangan yang mengatur retribusinya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, mengatakan penerapan ERP merupakan kebijakan yang efektif dalam penanganan kemacetan Jakarta. “Perhitungannya, jika penggunaan kendaraan tetap tinggi, akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk perbaikan layanan angkutan umum. Jikapun sepi, berarti ERP sukses mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” tandasnya.

MRT DAN MONOREL

Mengenai kelanjutan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel kembali mengambang. Hal tersebut setelah pernyataan Gubernur DKI yang tidak akan mengambil keputusan terkait nasib dua moda angkutan massal tersebut pada tahun ini.

Padahal sebelumnya Jokowi berkali-kali menyatakan akan memutuskan nasib MRT dan monorel akhir Desember 2012. Namun, keputusan itu berubah. Dia akan memutuskan kelanjutan MRT dan Monorel pada pertengahan atau akhir Januari 2013.

“Saya tidak mau lama-lama memutuskan. Tetapi semuanya harus siap, mulai dari segi hukumnya hingga masalah financial crossing-nya. MRT, monorel hingga deep tunnel akan kita putuskan semuanya,” kata Jokowi usai bertemu dengan PT Jakarta Monorail di Balaikota, Jumat (28/12).

Khusus, kelanjutan pembangunan monorel, Jokowi memberikan tenggat waktu kepada PT Jakarta Monorail (JM) untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen proposal pengerjaan proyek hinggga 15 Januari 2013.

Kendati demikian, Jokowi enggan mengatakan PT JM yang akan ditunjuk sebagai investor sekaligus pengembang monorel.

Saat ditanya investor lainnya yang juga sudah mengajukan proposal pembangunan monorel yaitu PT Adhi Karya, Jokowi menegaskan PT Adhi Karya sudah menyatakan tidak mau bergabung dengan PT JM. Karena itu dia tidak bisa memaksa BUMN tersebut.

Sedangkan untuk MRT Jokowi mengakui telah mengirimkan surat kepada Kemenkeu untuk penurunan beban sharing atau pembagian pengembalian pinjaman yaitu sebesar 60 persen untuk pusat dan 40 persen untuk DKI.

Juru Bicara PT Jakarta Monorail, Bovananto, mengatakan kajian teknis akan terus dilanjutkan pada minggu pertama bulan Januari 2013. (guruh)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.