Sunday, 15 September 2019

KPK Akui Sulit Buktikan Gratifikasi Seks

Rabu, 9 Januari 2013 — 17:50 WIB
Johan Budi

Johan Budi

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak mudah membuktikan adanya gratifikasi seks dalam suatu perkara. Meski demikian, lembaga pimpinan Abraham Samad itu akan menindaklanjuti bila pihaknya menerima laporan tentang pemberian hadiah ‘mesum’ tersebut.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, gratifikasi seks merupakan bentuk tindak pidana korupsi tambahan tanpa adanya barang bukti yang mengacu pada materil. “Namun, sulit untuk dibuktikan. Karena persoalannya siapa yang berani melaporkan? Apakah dia penyelenggara negara atau orang yang dijanjikan dapat gratifikasi itu? Itu akan sulit divalidasi datanya,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/1).

Lebih lanjut Johan menerangkan, pada dasarnya gratifikasi ‘mesum’ ini bisa bermacam-macam, ada yang berbentuk diskon atau kenikmatan. Namun, ia memaparkan, sepanjang KPK berdiri, belum pernah ada laporan pemberian gratifikasi dalam bentuk seks.

“Memang ada sinyalemen, tapi belum ada data akurat penyelenggara atau aparat diberikan gratifikasi seks,” katanya.

Sembari menunggu kerangka teori hukum yang tengah dibangun, lembaga superbody ini pun mengajak masyarakat untuk terlibat. “Tapi kalau sampai 30 hari tidak ada laporan terkait gratifikasi seks dan nanti ada laporan dari masyarakat bahwa penyelenggara negara itu terindikasi menerima gratifikasi maka akan ditindak sesuai hukum,” tegasnya.

Johan pun mengingatkan bila nantinya gratifikasi seks ini dimasukkan dalam Undang-undang dengan dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi sebelum disahkan Pemerintah, maka KPK tak segan untuk menindak tegas pelaku yang terlibat. Sebagai referensi, di Korea Selatan dan Singapura gratifikasi ini merupakan bentuk pelanggaran dan sudah dipakai.

“Kalau mereview kejadian di luar negeri memang ada. Salah satu pejabat di Korea Selatan menerima hadiah seks itu. Singapura juga,” ujarnya. (yulian)

TEKS: Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/1).