Kerugian Kesehatan Akibat Tembakau Rp231,27 Triliun

Kamis, 17 Januari 2013
tembakau

JAKARTA (Pos Kota) – Kerugian kesehatan akibat konsumsi tembakau pada 2010 mencapai Rp231,27 triliun. Pemerintah diminta tegas menerapkan Peraturan Pemerintah PP Tembakau atau PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan guna menekan biaya ekonomi negara.

“Sungguh dahsyat kerugian negara akibat dampak produk tembakau pada 2010, mencapai Rp 231,27 triliun. Sementara pendapatan negara dari cukai tembakau hanya Rp55 triliun. Kesehatan rakyat pun menyusut dan berujung pada kematian,” jelas Menteri Kesehatan  Nafsiah Mboi di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan pentingnya arti PP guna menekan biaya ekonomi negara dan menjaga kesehatan masyarakat dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Pengeluaran negara tersebut, rincinya,  antara lain untuk pembelian rokok Rp138 triliun, biaya perawatan medis rawat inap dan rawat jalan yang mencapai Rp2,11 triliun, serta kehilangan produktifitas karena kematian prematur dan morbiditas dan disibilitas sebesar Rp91,16 triliun.
Besarnya biaya pengobatan, terutama  untuk mengobati penyakit yang muncul akibat tembakau. Di antaranya penyakit pernapasan, jantung, pembuluh darah, stroke, kanker dan gangguan janin.

Senada dengan itu, Diah S. Dewanti, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyambut baik disahkannya PP Tembakau oleh Presiden SBY. Ia menjelaskan, di dalam PP Tembakau   diatur peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan sebesar 40 persen  pada bungkus rokok sebagai informasi bahaya rokok dalam bentuk gambar.

“Selain tulisan peringatan, 18 bulan lagi, kita akan melihat semua kemasan rokok di Indonesia akan ada gambar paru-paru gosong, leher berlubang akibat kanker tenggorokan, kanker mulut, dan gambar perokok pasif terkena asap rokok. Diharapkan anak-anak yang belakangan ini meningkat pesat menjadi perokok pemula, akan takut mencoba rokok,” jelas Diah.

Diah berharap PP Tembakau mampu melindungi anak-anak, remaja, perempuan, dan wanita hamil dari paparan asap rokok orang lain dengan  menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tujuh  kawasan, yaitu pelayanan kesehatan (RS, klinik, dll), tempat proses belajar mengajar (sekolah, tempat kursus, dll), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Juga  dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan promosi di tempat-tempat tersebut.

Tempat kerja diperbolehkan menyediakan tempat merokok, yaitu di ruangan terbuka yang  berhubungan langsung dengan  udara luar alias di luar ruangan atau di luar gedung.

Dalam PP itu, pemerintah mengatur iklan rokok supaya anak-anak tidak  lagi melihat iklan-iklan rokok yang menyesatkan. Tidak boleh ada iklan rokok yang bersifat mengajak merokok dan pengaturan tempat iklan rokok dipasang supaya anak-anak dan kaum rentan terlindungi.

“Mari kita jaga anak-anak kita, wanita hamil, dan perempuan. Ayo bantu pemerintah untuk  menegakkan, melaksanakan dan mengawasi perusahaan rokok dalam  memasarkan produknya. Mari hindarkan keluarga kita dari risiko penyebab penyakit, kematian, kemiskinan, kerusakan generasi. Dan mari galakkan Indonesia sehat,” ujar Diah Dewanti. (aby/d)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.