Rabu, 30 Januari 2013 00:41:19 WIB

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Bekasi

mktol291

BEKASI (Pos Kota)-Suara petasan berdentum di belakang rumah Waliota Bekasi terpilih Rahmat Effendi, usai Hakim Mahkamah Konstitusi, membacakan putusan sengketa Pilkada Walikota Bekasi, Selasa petang.

“Ini spontan dan tidak ada yang memerintahkan,” ujar seorang lelaki yang sibuk membereskan sisa-sisa bakaran petasan sepanjang 3 meter. Luapan kegembiraan itu dinilai wajar, karena paska Pilkada, pasangan Rahmat Effendi (Pepen) dan Achmad Syaikhu (PAS) berkali-kali ditolak kemenangannya oleh sekelompok orang.

Mahfud MD, yang membacakan putusan menolak gugatan pemohon masing-masing pasangan Sumiayai Mochtar Mohammad -Anin Imanudin (SM2-Anim) dan Dadang Mulyadi-Lucky Haim (Dalu) dan menetapkan ketetapan KPU Kota Bekasi syah.

DIGUGAT CALON

Perselisihan Pilkada Kota Bekasi, sejak 4 Januari lalu disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah pasangan calon Wali Kota/wakil Wali Kota yang kalah yakni, Sumiyati Mochtar Mohamad-Anim Imamuddin (SM2-Anim) dan Dadang Mulyadi-Lucky Hakim (Dalu).

Termohon dalam kasus tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, sedangkan pihak terkait adalah calon Wali Kota Rahmat Effendi. “Isi materi permohonan ke MK adalah membatalkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, memerintahkan KPU untuk melakukan perhitungan suara ulang dan mendiskualifikasi salah satu pasangan calon,” kata Salih Mangara, kuasa hukum pemohon.

Permohonan penyelesaian perselisihan Pilkada Kota Bekasi dibuat karena adanya dugaan politik uang selama proses Pilkada, penghilangan hak konstitusi (hak pilih), daftar pemilih tetap (DPT) ganda, penggelembungan suara. “Serta adanya ketidaknetralan penyelenggara Pemilu selama Pilkada,” kata Hiu Hindiana, salah satu anggota tim kuasa hukum pemohon, dalam pesan singkat yang dikirim ke sejumlah wartawan.

Selain mengajukan permohonan ke MK, sebelumnya tiga pasangan calon Wali Kota Bekasi yang kalah juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Bedanya, kalau di PTUN yang digugat adalah surat keputusan KPU Kota Bekasi mengenai penetapan calon dan nomor urut.

Gugatan itu dibuat, lantaran salah satu pasangan yakni Rahmat Effendi, diduga telah melakukan pemalsuan identitas saat mendaftar sebagai calon Wali Kota Bekasi. Dalam formulir pendaftaran Pepen (sapaan Rahmat), hanya mencantumkan satu istri. Padahal calon incumbent tersebut mengaku punya istri lebih dari satu. (saban)

Teks: Pesta petasan disiapkan menyambut rombongan yang baru tiba dari MK

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.