MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Bekasi

Rabu, 30 Januari 2013 — 0:41 WIB
mktol291

BEKASI (Pos Kota)-Suara petasan berdentum di belakang rumah Waliota Bekasi terpilih Rahmat Effendi, usai Hakim Mahkamah Konstitusi, membacakan putusan sengketa Pilkada Walikota Bekasi, Selasa petang.

“Ini spontan dan tidak ada yang memerintahkan,” ujar seorang lelaki yang sibuk membereskan sisa-sisa bakaran petasan sepanjang 3 meter. Luapan kegembiraan itu dinilai wajar, karena paska Pilkada, pasangan Rahmat Effendi (Pepen) dan Achmad Syaikhu (PAS) berkali-kali ditolak kemenangannya oleh sekelompok orang.

Mahfud MD, yang membacakan putusan menolak gugatan pemohon masing-masing pasangan Sumiayai Mochtar Mohammad -Anin Imanudin (SM2-Anim) dan Dadang Mulyadi-Lucky Haim (Dalu) dan menetapkan ketetapan KPU Kota Bekasi syah.

DIGUGAT CALON

Perselisihan Pilkada Kota Bekasi, sejak 4 Januari lalu disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah pasangan calon Wali Kota/wakil Wali Kota yang kalah yakni, Sumiyati Mochtar Mohamad-Anim Imamuddin (SM2-Anim) dan Dadang Mulyadi-Lucky Hakim (Dalu).

Termohon dalam kasus tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, sedangkan pihak terkait adalah calon Wali Kota Rahmat Effendi. “Isi materi permohonan ke MK adalah membatalkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, memerintahkan KPU untuk melakukan perhitungan suara ulang dan mendiskualifikasi salah satu pasangan calon,” kata Salih Mangara, kuasa hukum pemohon.

Permohonan penyelesaian perselisihan Pilkada Kota Bekasi dibuat karena adanya dugaan politik uang selama proses Pilkada, penghilangan hak konstitusi (hak pilih), daftar pemilih tetap (DPT) ganda, penggelembungan suara. “Serta adanya ketidaknetralan penyelenggara Pemilu selama Pilkada,” kata Hiu Hindiana, salah satu anggota tim kuasa hukum pemohon, dalam pesan singkat yang dikirim ke sejumlah wartawan.

Selain mengajukan permohonan ke MK, sebelumnya tiga pasangan calon Wali Kota Bekasi yang kalah juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Bedanya, kalau di PTUN yang digugat adalah surat keputusan KPU Kota Bekasi mengenai penetapan calon dan nomor urut.

Gugatan itu dibuat, lantaran salah satu pasangan yakni Rahmat Effendi, diduga telah melakukan pemalsuan identitas saat mendaftar sebagai calon Wali Kota Bekasi. Dalam formulir pendaftaran Pepen (sapaan Rahmat), hanya mencantumkan satu istri. Padahal calon incumbent tersebut mengaku punya istri lebih dari satu. (saban)

Teks: Pesta petasan disiapkan menyambut rombongan yang baru tiba dari MK

  • momon

    perlu perubahan UU pemilu….gubernur, bupati, Walikota…yg sdg menjabat….yg mau mengikuti PILKADA kedua….harus berhenti dari jabatan 6 bulan sebelum Pilkada…..

Terbaru
Terpopuler
Kamis, 2 Juli 2015 — 0:27 WIB
Hankam
Kamis, 2 Juli 2015 — 0:12 WIB
Jakarta
Rabu, 1 Juli 2015 — 23:56 WIB
Pembunuhan dan Penganiayaan
Rabu, 1 Juli 2015 — 23:47 WIB
Narkoba
Rabu, 1 Juli 2015 — 23:28 WIB
Uncategorized
Rabu, 1 Juli 2015 — 23:15 WIB
Hankam
Rabu, 1 Juli 2015 — 23:08 WIB
Peristiwa
Rabu, 1 Juli 2015 — 22:56 WIB
GosipSip
Rabu, 1 Juli 2015 — 22:48 WIB
Ekonomi