80 Persen Proyek Pengadaan Barang Diduga Rekayasa

Kamis, 31 Januari 2013
pungbar301

JAKARTA (Pos Kota)- Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Effendy Sianipar memprediksi, sekitar 80 persen dari proyek pengadaan barang dan jasa di kementerian dan pemerintah daerah hingga saat ini masih merupakan hasil rekayasa dari penyedia dan pengguna jasa.

“Hal ini membuat persaingan usaha sehat sesuai regulasi yang ada sulit terlaksana, sehingga tidak boleh terus dibiarkan,” katanya, kemarin.

Menurut dia, cita-cita untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan tidak diskriminatif sesuai UU jadi sulit diwujudkan. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, laporan pengadaan barang dan jasa di Indonesia dengan kondisi rekayasa itu meningkat tajam.

Dugaan tender pengadaan barang dan jasa sebagian besar hasil rekayasa itu umumnya terjadi pada proyek-proyek pemerintah dan BUMN.Hal itu diketahui berdasarkan laporan pengaduan dari sekitar 7500 pengusaha pengadaan barang dan jasa di Indonesia anggota Aspanji.

“Laporan itu, sudah seringkali ditindaklanjuti dan dilaporkan ke pihak terkait seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tetapi hasilnya tidak pernah mendapatkan tanggapan memuaskan,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap, pihak terkait serius menindaklanjuti keluhan dan laporan dugaan ketidakberesen dalam setiap tender pengadaan barang dan jasa di Indonesia, agar cita-cita bersama untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lebih berkualitas, dapat tercapai.

Menurut Effendy, jika ini terus berlanjut maka kualitas pengadaan barang dan jasa makin buruk. Bukti bahwa proyek-proyek besar yang bermasalah seperti Hambalang adalah potret nyata dari tender pengadaan yang sarat Kolusi Korupsi dan Nepotisme akan makin marak.

Untuk mencegah kondisi ini terus berlanjut Effendy berharap para pejabat di kementerian tidak lagi menjadi komisaris BUMN seperti yang selama ini terjadi. Hal itu diperlukan guna mencegah konplik kepentingan dalam penanganan proyek. (faisal)

Ilustrasi

Terbaru
Terpopuler
Korban Kecelakaan KA di Cirebon
Isak Tangis Sambut Dua Jenazah Anggota Polres
Kamis, 23 Oktober 2014
Peristiwa
KIH Belum Serahkan Nama
Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR Buntu
Kamis, 23 Oktober 2014
Politik
Gasak Motor di Kelapa Gading
Komplotan Curanmor Ditembak, Senpi Rakitan Disita
Kamis, 23 Oktober 2014
Perampokan dan Pencurian
Kicauan Denny JA Dalam Akun Twitter
Tim Sukses Sindir Jokowi Lambat Umumkan Kabinet
Kamis, 23 Oktober 2014
Politik
Ketigakalinya Demo ke Balaikota
Massa Buruh Minta Ahok Jangan Gegabah
Kamis, 23 Oktober 2014
Jakarta
Setinggu Dua Meter
Pedagang Pasar Induk Kramatjati Keluhkan Tumpukan Sampah
Kamis, 23 Oktober 2014
Jakarta
Berada di Atas Lahan Pengairan
25 Bangunan Liar di Kalimalang Bekasi, Dibongkar
Kamis, 23 Oktober 2014
Bekasi
Polisi Kejar Pelaku
Baru Sehari Bekerja, Pembantu Gasak Perhiasan Majikan di Menteng
Kamis, 23 Oktober 2014
Perampokan dan Pencurian
Murid SD Dapat Paket Olahan Sudin Nakkan
`Asyik, Kami Dapat Makan Gratis…`
Kamis, 23 Oktober 2014
Jakarta
Tak Pernah Dapat Bantuan
Washliyah Protes Penyaluran Bansos Kemenag
Kamis, 23 Oktober 2014
Agama

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.