Tuesday, 25 June 2019

Rupiah & `Sanering`

Kamis, 31 Januari 2013 — 10:59 WIB

TAHUN 2013 (tahun ini) mulai diadakan tahap persiapan mengenai redenominasi atau penyederhanaan pecahan nilai rupiah. Dan nampaknya akan dilakukan pada 6 tahun ke depan untuk pelaksanaan dan penerapannya. Seperti kita ketahui Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan harga rupiah atau redenominasi sudah masuk dalam prioritas pembahasan tahun ini antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pembahasan RUU tersebut mempunyai makna yang tepat sekali. Artinya dalam pansus memutuskan RUU tersebut, kemudian harus disosialisasikan ke bawah. Sehingga semua masyarakat termasuk pedagang dan pelaku usaha akan memahami bahwa rencana redenominasi itu tidak sebagaimana pemotongan uang atau sanering seperti yang dilakukan pada zaman Orde tahun 60-an.

Pemerintah akan membagi tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan redenominasi rupiah, transisi dari rencana pencetakan uang dan distribusinya. Demikian juga transisi atau penukaran uang bertahap terhadap uang rupiah lama dan uang rupiah baru. Dimana para pengusaha dan para pedagang menetapkan pencantuman harga barang atau jasa dalam rupiah lama dan rupiah baru.

Dan dalam tempo 6 tahun, seluruh pemahaman/pengertian dan makna akan redenominasi itu benar-benar bisa diterapkan. Perlu diketahui, redenominasi rupiah oleh Pemerintah dan Bank Indonesia adalah penghilangan tiga digit terakhir rupiah tanpa menurunkan nilai mata uang tersebut. Secara tehnis Bank Indonesia akan mengedarkan uang pecahan baru, akan menarik pecahan lama dan akan mengatur peredaran uang agar tidak berlebihan dan memicu inflasi.

Misalnya, pecahan Rp100.000,- lama akan diganti dengan pecahan Rp100,- baru. Misalnya lagi dengan Rp100.000,- uang lama seseorang membeli daging, maka dengan pecahan Rp100,- yang baru akan mendapatkan daging yang sama.

Untuk menjelaskan iktikat Pemerintah tersebut diperlukan tiga tahapan pelaksanaan redenominasi; Pertama, adalah tahap proses dan persiapan yang menyangkut sarana dan prasarana. Ke-dua adalah menyediakan pecahan rupiah baru dan berangsur-angsur menarik pecahan lama. Ke-tiga adalah saat mata uang rupiah baru tersebut benar-benar menjadi rupiah, tidak lagi digunakan rupiah yang lama.

Problem ini harus dikuasai oleh Pemerintah. Sosialisasi harus merata sampai ke akar bawah “ke desa-desa”, dengan seluruh lapisan aparat dan seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi diskriminasi informasi. Kemudian yang terpenting adalah redenominasi agar tidak membebani rakyat. Karena dalam suasana dewasa ini, pada tahun ini saja masyarakat masih bingung pengertian antara redenominasi rupiah itu dengan kebijakan sanering yang dilakukan oleh Pemerintah pada zaman Orde tahun 60-an. Dan demikian juga dalam pembahasan di DPR, seluruh anggota DPR harus mampu menguraikan dan menjelaskan masalah redenominasi rupiah dengan bahasa terang dan tidak ada politisasi di dalam pelaksanaannya.*