Syarat Yang Diajukan Ahok

Calon Camat dan Lurah Harus Ikut Uji Kelayakan

Sabtu, 2 Februari 2013
iluslurah

JAKARTA (Pos Kota) – Lelang jabatan camat dan lurah segera digelar Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebagai syarat, peserta lelang harus mengajukan proposal pembangunan di kecamatan ataupun kelurahan yang ditujunya.

Menurut Ahok, gubernur sudah memutuskan camat dan lurah serta pegawai negeri sipil (PNS) yang berpotensi menjadi camat dan lurah harus sudah mengenal visi dan misi kedua pimpinan mereka.

“Mereka seharusnya mengenallah bagaimana maunya Pak Gubernur. Misalnya, kalau yang blusukan ke semua tempat kan harusnya Pak Lurah, Pak Camat. Yang harus tahu wilayahnya ya mereka. Nah lurah dan camat harus mengerti, memonitor ke semua daerah,” kata Ahok di balaikota, Jumat (1/2).

Contohnya, lanjut Ahok, saat penertiban pedagang Kaki-5 di wilayahnya jangan dilakukan dengan kasar, pedagang agar dicarikan tempat yang lebih baik.

“Ditata, dikasih izin, diperbaiki tempatnya. Dananya bisa dicari dari CSR (corporate social responsibility) swasta. Kan tiap hari Pak Gubernur kasih bocoran apa yang menjadi maunya,” ujarnya.

PROGRAM PEMBANGUNAN

Karena itu, bagi camat dan lurah yang mau melanjutkan jabatannya harus menyiapkan proposal yang berisi program pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan dan di kecamatannya.

“Misalnya kalau saya jadi camat, saya akan beresin ini dan itu,” tukasnya.
Saat ini, Pemprov telah meminta Asisten Sekretaris Daerah DKI bidang Pemerintahan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyiapkan regulasi terhadap pelaksanaan lelang jabatan camat dan lurah tersebut.

Selain menyerahkan proposal progam pembangunan untuk kecamatan dan kelurahan, calon camat dan lurah ini akan melalui fit dan proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Sehingga bisa cocok dengan Walikota dan cocok dengan masyarakat yang akan dipimpinnya.(guruh/o)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.