Senin, 26 September 2016

Lakukan Ferivikasi Faktual

PPRN Mengaku Punya Bukti Jika KPUD Tidak Profesional

Selasa, 5 Februari 2013 — 14:45 WIB
PPRN52

JAKARTA (Pos Kota) – Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) kembali menegaskan punya bukti kuat jika Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidak melakukan verifikasi faktual secara benar. Dari data yang dimiliki PPRN ada 31 KPUD Kabupaten/Kota yang tidak melakukan verifikasi faktual secara profesional.

Hal tersebut tertuang dalam surat pemohon (PPRN) Nomor: 03/KSP/BHJ/II/2013 yang dikirimkan kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (MPBPP) RI. Surat berisikan kesimpulan atas permohonan sengketa pemilihan umum (Pemilu) nomor 013/SP-2/Bawaslu/I/2013, terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilu umum tahun 2014.

Surat setebal 22 halaman tersebut hari ini, Selasa (5/2/2013) beredar di kalangan wartawan. Dalam surat yang dikirimkan pemohon (PPRN) kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu dengan rinci menjelaskan ada 31 KPUD Kabupaten/Kota tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya.

Kejanggalan verifikasi faktual tersebut terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Kabupaten Indra Giri Hulu, Propinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi.
Selanjutnya, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur, Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Kota Yogyakarta, Propinsi Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Propinsi Yogyakarta.

Dalam surat yang dikirimkan pemohon (PPRN) ke Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu tanggal 4 Januari tersebut ditandatangani oleh kuasa pemohon Amir Tamba, SH. MH dan Bonar, SH. (prihandoko)

Terbaru

Rencananya telepon pintar ini akan dijual kembali pada 28 September dan kini diperkirakan paling cepat tersedia pada 1 Oktober.
Selasa, 27/09/2016 — 1:58 WIB
Samsung Tunda Lagi Penjualan Galaxi Note 7
Pengendara motor celakas akibat lubang di Jalan Thamrin Tangerang
Selasa, 27/09/2016 — 1:57 WIB
Lubang di Jalan Thamrin Ini Siap Mencelakai Pemotor
3 pasangan calon Pilkada DKI
Selasa, 27/09/2016 — 1:25 WIB
Biaya Kampanye Pilkada DKI Rp 100 Miliar
Muhammad Sodik, 48, petugas Penyuluh KB di Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jaksel. (Rachmi)
Selasa, 27/09/2016 — 1:04 WIB
Sodik, Membujuk Pria Agar Mau KB
Dokumentasi
Selasa, 27/09/2016 — 0:40 WIB
Banyak JPO Sudah Uzur, Robohkan Saja