Jumat, 1 Maret 2013 00:42:51 WIB

Oleh Wakil Kepala Sekolah

Siswi SMA Dipaksa Oral Seks

ilussiswi

JAKARTA (Pos Kota) – Ulah yang dilakukan seorang wakil kepala SMAN di Jakarta, menampar dunia pendidikan. Bukannya memberi contoh baik pada murid, sebaliknya ia malah melakukan tindakan amoral memaksa satu siswinya melakukan oral seks. Perbuatan ini dilakukan berulang kali dan korban diancam agar tidak mengungkap kasus itu.

Berbulan-bulan memendam derita, siswi berusia 17 tahun tersebut tak kuat lagi. Ia mengungkapkan penderitaannya kepada sang ibu. Bagai disambar petir, si ibu kaget alang kepalang. Keluarga pun sepakat mengadukan pelaku ke Polda Metro Jaya.

Aryanti, tante korban mengungkapkan, oknum berinisial T itu awalnya mengajak korban ikut kegiatan diskusi soal kegiatan sekolah 26 Juni 2012. “Keponakan saya memang aktif di kegiatan ekskul,” kata Aryanti.

Semula siswi kelas III tersebut tak curiga. Ia menurut saja saat diajak naik mobil. Gadis ini mulai curiga ketika mobil yang dikemudikam M mengarah ke Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Benar saja, sesampainya di kawasan itu, T memaksa korban melakukan oral seks.

“Itu dilakukan di dalam mobil pelaku,” tutur Aryanti, saat dihubungi, Jumat (28/2). Aryanti menuturkan, oknum wakepsek itu selalu saja mengancam korban ketika memaksakan kehendaknya hingga akhirnya terjadi beberapa kali.

“Di bulan Juli 2012, tiga kali dia kembali memaksa M untuk mengoral dirinya. Dua kali di daerah Sentul, Bogor dan di kediaman pelaku di daerah Jatiwarna, Bekasi, saat istri dan anak-anaknya sedang pergi, “ lanjut Aryanti.

Tragisnya, setiap kali usai ‘mengerjai’ siswinya , pelaku kerap memberi ongkos korban Rp50 ribu yang disebutnya untuk ongkos pulang. “Dia sering diturunkan di tengah jalan lalu disuruh pulang dengan diberi ongkos taksi Rp50 ribu. Kasihan, dia sekarang tertekan dan stres padahal sebentar lagi mau ujian nasional (UN).”

DAMAI

Korban yang tak kuat memendam derita, akhirnya nekat membongkar aib wakil kepsek kepada guru Bimbingan Konseling (BK). Pengaduan ini akhirnya sampai pada kepala sekolah.

“Pihak sekolah sempat meminta agar kasus ini tidak diramaikan dan kalau bisa diselesaikan secara damai. Tapi kami dan keluarga menolak dan tetap akan menempuh jalur hukum,” papar Aryanti.

Pada 9 Februari 2013, korban didampingi Aryanti melapor ke Polda Metro Jaya. Tiga hari kemudian korban dipanggil dan menjalani tes ke psikiater di RSCM. “Sampai saat ini kami masih menunggu hasil tes, termasuk hasil visum,” kata Aryanti. “Hingga kini pelaku juga masih mengajar seperti biasa dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa.”

Keluarga korban berharap kasus bisa tuntas diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Sejak diperlakukan tak senonoh, perilaku korban berubah. Di sekolah dia lebih banyak diam di kelas dan seperti orang ketakutan.

Kasus ini menambah panjang daftar korban kejahatan seksual terhadap anak. Komnas Perlindungan (PA) mencatat, selama Januari-Februari 2013 ada 83 kasus. Data ini ibarat gunung es karena kasus yang terjadi bisa jauh lebih ringgi dibanding data yang tercatat.

“Karena banyaknya kasus tersebut, Komnas PA menetapkan tahun ini sebagai “Tahun Darurat Seksual Terhadap Anak”,” kata Ketua KOmnas PA Arist Merdeka Sirait.

Kasus yang menimpa siswi SMA mendapat perhatian serius Komnas PA. Arist akan menemui pihak sekolah, Jumat (1/3) besok. “Seharusnya guru itu menjadi contoh yang baik perilaku seperti itu tidak boleh ada di sekolah. Kejadian seperti itu harus dilawan,” kata Arist, saat berkunjung ke rumah korban, Kamis (28/2) sore.

Sedangkan Kasudin Pendidikan Menengah Jakarta Timur, Rita Aryani mengatakan pihaknya masih menunggu hasil dari pemeriksaan oknum guru tersebut. “Oknum itu telah mengakui ke kami, tapi kami masih periksa sejauh mana pelanggarannya indikasinya terbukti bersalah maka kami akan berikan sanksi,” katanya. (yahya/M1/wandi/ifand/us/ird).

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.