Status Tahanan Kota Tidak Timbulkan Efek Jera

Sabtu, 2 Maret 2013
Nurdiman Munir-n

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi III DPR menilai penerapan kebijakan penahanan kota terhadap para tersangka, yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung tidak menimbulkan efek jera dalam pemberantasan korupsi dan karenanya akan mempertanyakan ke Jaksa Agung dalam rapat
kerja dengan Komisi III DPR, dalam waktu dekat.

“Kita ingin mencari tahu alasan di balik penerapan kebijakan penerapan tahanan kota tersebut.  Meski dalam ketentuan perundangan di KUHAP (Kiutab Undang Undang Hukum Acara Pidana) dimungkinkan,” kata anggota Komisi III DPR Nudirman Munir yang dihubungi oleh wartawan, Sabtu (2/3).

Menurut Nudirman, pemberantasan korupsi hendaknya tidak hanya direduksi  semata bagaimana mengembalikan kerugian negara, karena itu  sama artinya kita menafikan penegakan hukum dan sekaligus upayamenimbulkan efek jera, sehingga ke depan praktik-praktik korupsi dapat
dieleminir.

“Kita tidak ingin langkah yang sudah baik yang dilakukan oleh gedung Bundar (tempat pemeriksaan kasus-kasus korupsi), dengan cepat dan cerdas meningkatkan ke penyidikan kasus-kasus korupsi, justru tidak diikuti dengan penahanan. Pada akhirnya membuka potensi tersangka menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi para saksi.”

Pengamat hukum Margarito Kamis dari Universitas Ternate, Maluku Utara juga mengkhawatirkan kebikan diteruskan akan menimbulkan masalah, seperti upaya tersangka kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi radio 3  G dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Langkah tersangka itu tidak salah, tapi memang dimungkinkan, karena dia tidak ditahan.

KETERBATASAN WAKTU

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto yang dihubungi terpisah, Sabtu (2/3) menepis penerapan tahan kota sebagai bentuk ketidak tegasan institusinya dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Dia berpendapat dengan penahanan tersangka, justru membuat tim penyidik
dibatasi waktu kerjanya. “Kan penahanan itu ada batas waktunya. Anda bayangkan, bila kita tahan seorang tersangka, sementara batas waktu penyidikan terbatas. Kalau sampai batas waktu, pemberjkasan tidak tuntas, bisa jadi dia keluar demi hukum. Bila tidaki ditahan, membuat tim penyidik leluasa mengumpulkan data dan fakta baru.”

Dia menambahkan penahanan atau tidak ditahannya tersangka bergantung kepada permintaan tim penyidik. Selama ada permintaan dari tim penyidik, tentu akan ditahan dan begitu sebaliknya. “KUHAP juga memungkinkan itu. Di sana diatur ada tiga penahanan, yakni tahanan kota, tahanan rumah dan tahanan Rutann (rumah tahanan).”

Sampai kini, sejumlah berkas perkara yang ditingkatkan ke penyidikan dan hanya dikenakan tahanan kota,  seperti kasus pengagaan alat laboraorium di UNJ (Universitas Negeri Jakarta), Universitas Sriwijaya, kasus penyalahgunaan frekuensi radio 3 G, seperti Indar Atmanto dan John Swandy Sjam, kasus pengadaan alat laboratorum Madrasah dan Ibtidaiyah di Kementerian Agama. (ahi/d)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.