20 Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Kamis, 7 Maret 2013
underconstruction

BOGOR (Pos Kota) – Pengerjaan proyek infrastruktur  di Kabupaten Bogor yang didanai APBD 2012  berantakan. Akibatnya, sebanyak 20 pemborong yang selama ini menjadi rekanan Pemkab masuk daftar hitam alias di-blacklist

Bahkan, enam di antaranya diputus kontrak kerjanya lantaran tak mampu mengerjakan proyek sesuai  batas waktu yang ditentukan.

“Pemborong itu kita blacklist dan keenam proyek yang gagal dibangun 2012  ditender ulang pada pertengahan Maret ini,” ungkap Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor  Eddy Wardhani, Kamis (8/3).

Enam pemborong itu  diputus kontrak kerjanya sekaligus diblacklist. Mereka ini  kabur saat pengerjaan baru sekitar 30-40 persen, seperti mengerjakan peningkatan jalan Cimande- Lemahduhur, Jalan Lingkar Utara Leuwiliang, Jalan Lingkar Utara Leuwiliang dan Jalan Leuwiliang-Kampung Sawah, Jembatan Cihideung, Jembatan Ciserodan, serta pembangunan viaduk pada ruas Jalan Lingkar Utara Leuwiliang.

Sedangkan 14 pemborong lainnya  melanggar kesepakatan proyek APBD. ”Ke-14 proyek tersebut tidak selesai pengerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Intinya pengerjaannya berantakan,” tambahnya.

Ke-14 proyek itu di antaranya pembangunan gedung Kantor ke-PU-an oleh PT MA, peningkatan Jalan Cileuksa-Pasirmadang oleh PT YDP, jalan Gembor-Kembangkuning yang dikerjakan  PT PRI.

Ke-20 pemborong itu, tambahnya dipastikan dilarang ikut tender proyek APBD 2013 yang digelar pertengahan Maret ini. Pihaknya  sudah melayangkan surat ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabuaten Bogor  untuk tidak memasukkan perusahaan yang sudah dicoret menjadi peserta. “Pemborong yang diblacklist dipastikan tidak ikut lelang,” jaminnya.

Terpisah, Ketua Gakindo Kabupaten Bogor Ali Hakim  mendukung pemborong yang molor atau nakal.  Tapi, sanksi juga harus diterapkan pada  kuasa pengguna anggaran yang melanggar. Menurutnya, sebuah proyek yang dikerjakan pemborong  tak hanya menjadi tanggung jawab kontraktor, tapi  banyak pihak yang terlibat.

Seperti, konsultan perencana, konsultan pengawas, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. “Seharusnya yang bertanggung jawab bukan hanya pemborong, tapi juga pihak yang ikut terlibat dalam proses itu,” terangnya. (iwan/d)

teks gambar; Proyek jalan Lingkar Utara Leuwiliang barau sebatas pertaan tanah sudah ditinggal kabur pemborongnya. (iwan)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.