Minggu, 31 Maret 2013 10:12:33 WIB

Mencegah dualisme penyelidikan Lapas Cebongan

Hasil Investigasi TNI AD Harus Diserahkan ke Polisi

ilushanya

JAKARTA (Pos Kota) – TNI AD  membentuk tim investigasi dalam penyelidikan peristiwa penembakan 4 tahanan  Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, merupakan langkah  positif. Namun, tim itu hendaklah melibatkan komponen bangsa .

Saran itu disampaikan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari di Jakarta, Sabtu. Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, mengatakan saat ini TNI AD membentuk tim investigasi berkaitan penyerbuan Lapas Cebongan. Tim terdiri dari 9 orang dipimpin oleh Wadanpuspom Brigjen TNI Unggul K.

Hasil investigasinya tetap harus diserahkan kepada Polri karena memang kasus kriminal murni dan polisi yang memiliki kewenangan formal untuk mengusutnya. Hal ini untuk mencegah dualisme penyelidikan.

Hajriyanto menambahkan insiden penyerangan di Lapas Cebongan, Sleman, yang menewaskan empat tahanan sudah masuk kriminal dan polisi harus mengusutnya.

Ia mengatakan dalam kasus ini bisa saja pelakunya  anggota polisi, militer atau milisi. “Kebohongan  bisa saja dilakukan semua pihak  karenanya kita dorong Polri melaksanakan fungsinya untuk menyelidiki, kalau TNI AD membentuk tim investigasi biarkan itu berjalan tapi tetap saja tidak mengurangi peran Polri dalam menyelidiki kasus ini,” ujarnya.

MEMBANTU POLRI

Namun, kata dia, Tim Investigasi itu harus meletakkan dirinya dalam konteks membantu Polri dan menyerahkan hasil investigasinya kepada Polri.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan  penembakan di Lapas Cebongan memang seperti hukum rimba, dan itu merontokan demokratisasi yang dibangun selama ini. Sebab itu, kita berharap kejadian tersebut merupakan yang terakhir kali.

“Jadi kita menunggu tim investigasi yang dibentuk Polri dan juga tim investigasi yang dibentuk TNI AD. Kita tidak boleh menuduh siapapun,” papar Priyo yang juga politisi dari Partai Golkar,
Lembaga Advokasi (LEAD) HAM Internasional juga mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut.

Yusuf L.Tobing, MA, Ketua Umum LEAD HAM Internasional mengaku sangat prihatin atas kasus tersebut. “Kami akan turun ke lapangan dan merumuskan tentang kejadian itu.  Hasil investigasi diserahkan kepada instansi terkait agar ditindaklanjuti,” ungkap Yusuf didampingi Wakil Ketua Umum, Tunra Meliala, Sabtu (30/3).(tiyo/johara/bu)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.