Senin, 8 April 2013 09:27:44 WIB

10 Juta Buruh Mogok Nasional?

MENDENGAR dan melihat beberapa kasus yang menimpa bangsa dan Negara ini, terus terang, semakin memprihatinkan. Belum selesai masalah Lapindo, masalah Bank Century, masalah Hambalang, masalah PSSI, tiba-tiba datang lagi masalah yang menumpuk. Misalnya, masalah LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

Masalah “pertempuran” pro dan kontra hasil Pilkada Walikota Palopo. Serta kasus-kasus yang menyangkut masalah Pilkada lainnya saling susul-menyusul. Dan pemerintahpun sampai sekarang tidak melakukan upaya mencari akar permasalahan. Seharusnya dicari dan dikaitkan dengan dampak masalah tersebut.

Sebagai contoh masalah Lapindo, tidak segera dicari akar permasalahannya. Suatu saat orang yang terlibat di Lapindo yang masih punya hutang tidak boleh mencalonkan sebagai Presiden. Jika ternyata Ketua Umum Golkar, Ical, oleh Presiden SBY sempat disinggung masalah hutang Lapindo yang masih kurang. Sebingga Ical tidak boleh mencalonkan Presiden sesuai Undang-Undan.
Belum lagi masalah yang terbit dengan bentrok masa pro dan kontra hasil Pilkada yang ada di daerah-daerah. Sebagai contoh misalnya, problem yang dikaitkan dengan Pilkada-Pilkada yang ada ternyata sesuai dengan Undang-Undang. Padahal DPR mempercepat rencana pembahasan Undang-Undang Pilkada yang bersama pemerintah akan segera diundangkan.  Akar permasalahannya pada “Undang-Undang” harus diperbaiki.

Juga seperti masalah yang terkait dengan unjuk rasa buruh, dimana pihak MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) telah mempersiapkan 4 aksi besar, berkekuatan 10 juta buruh. Jika Presiden SBY tidak merespon tuntutan-tuntutan mereka. Menurut presidium MPBI menyatakan; “Jika pemerintah tidak merespon tuntutan kami, maka aksi akan mulai di gelar 10 April, 1 Mei, 1 Juni, hingga pidato kenegaraan Presiden RI pada Tanggal 16 Agustus 2013 di MPR/DPR”. Pada hari buruh internasional akan ada kurang 10 juta buruh demontrasi di 200 kabupaten yang tersebar di 20 provinsi untuk menuntut hak-haknya.

Tidak kurang dari 9 Kementerian bakal dikepung jutaan buruh, yakni Kemenko Kesra, Kementerian Perekonomian. Kemenkes, Kemenakertrans, Kemendagri, Kemensos, Bappenas dan BKPM. Pengepungan tersebut terkait dengan tuntutan mereka tentang jaminan sosial, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Dan buruh menurut MPBI, akan mengadakan mogok nasional Tanggal 16 Agustus 2013.

Jika hal itu tidak dicarikan akar permasalahannya, maka akan hanyak permasalahan menimpa bangsa dan Negara. Menurut pendapat sementara para pakar dan rakyat, semua itu tergantung pada Presiden SBY. Karena SBY bertanggungjawab atas pemerintahan ini. Hasil amandemen UUD 1945 perlu dikaji kembali. Mereka menuntut kembali ke UUD 1945 sebagaimana pada  Tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno.

Mudah-mudahan bisa diatasi dengan baik, tanpa ada peristiwa-peristiwa yang terus menumpuk. Bila dikaitkan dengan kehidupan dan penghidupan akan menjadi “bom waktu” pada masa-masa yang akan datang. *

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.