Pembahasan RUU Pilpres di DPR Mandeg

Rabu, 10 April 2013
rupilpres104

JAKARTA (Pos Kota) – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilpres di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI lagi-lagi menemui jalan buntu. Pembahasan RUU Pilpres disepakati ditunda.

“Fraksi PKS dan Fraksi PPP menyampaikan catatan,” tegas Wakil Ketua Baleg DPR, Dimyati Natakusumah, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (10/4).

Pembahasan utama dalam RUU Pilpres adalah soal ambang batas atau presidential treshold yang diajukan sebagai syarat mengajukan capres pada Pilpres 2014 nanti. “Masih tarik ulur di presidential treshold,” ucap Dimyati.

Menurut Dimyati, masalah ini mengakibatkan RUU Pilpres akan bisa dilanjutkan pembahasannya di Dewan atau tidak.

“Ini kan ada kepentingan capres bukan kepentingan bangsa dan negara,” tegas Dimyati.
Menurut Dimyati, kalau tidak ada kesepakatan soal ini mengakibatkan RUU Pilpres bisa stagnan dan langsung berlanjut ke Paripurna DPR. (prihandoko)

Terbaru
Terpopuler
Ahok Ganti Anak Buah Jokowi
Agus Priyono Gantikan Manggas Jadi Kadis PU DKI
Jumat, 31 Oktober 2014
Jakarta
Menemui Jokowi di Istana
Menteri Susi Ajukan Libur Sabtu
Jumat, 31 Oktober 2014
Politik
Ruangan Masih Terkunci, Pindah ke Fraksi PDIP
DPR Tandingan Gelar Paripurna Pilih Ketua Baru
Jumat, 31 Oktober 2014
Politik
Liga Spanyol
Simeone: LFP Awards Utamakan Nama Besar
Jumat, 31 Oktober 2014
Bola
Peristiwa
Kepada 32 Dinsos Provinsi
Kemsos Hibahkan BMN Senilai Rp30,6 Miliar
Jumat, 31 Oktober 2014
Sosbud
Dua Lagi Tertimbun Reruntuhan
Bangunan di Komplek TIM Ambruk, 4 Tewas Lima Luka
Jumat, 31 Oktober 2014
Peristiwa
Untuk Bisa Menemui Anaknya
Wakil Ketua DPR Bawa Ibu Penghina Jokowi ke Mabes Polri
Jumat, 31 Oktober 2014
Peristiwa
Liga Spanyol
Banding Ditolak, Zidane Tetap Dilarang Melatih
Jumat, 31 Oktober 2014
Bola

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.