Senin, 05 Desember 2016

Informasi Geospasial Mencegah Konflik Batas Wilayah

Selasa, 16 April 2013 — 16:55 WIB
Batas Wilayah

JAKARTA (Pos Kota)-Ketidak akuratan dalam penentuan batas wilayah seringkali menimbulkan konplik antar pemerintah daerah dan masyarakat. Apalagi jika dikemudian hari di sekitar batas wilayah tersebut ditemukan sumber daya alam potensial seperti barang tambang.

“Karena itu kami mengingatkan agar pemerintah daerah  menggunakan informasi geospasial dasar dalam pembuatan peta tematik untuk menghindari tumpang tindih menyangkut batas wilayah dan lahannya,” kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Asep Karsidi dalam Rakorda Informasi Geospasial 2013 dengan tema “Peningkatan Peran Daerah dalam Penyelenggaraan Informasi Daerah,” yang dibuka Menristek Gusti Muhammad Hatta, Selasa (16/4).

Menurut dia,  aspek ruang kebumian berupa informasi geospasial tidak bisa diabaikan di tengah hadirnya perkembangan teknologi. Hampir 90 persen kegiatan yang menyangkut pembangunan wajib menggunakan informasi geospasial sebagai bahan rujukan.

Selain itu, sekitar 60 persen proses pengambilan keputusan mengacu pada informasi geospasial dasar tersebut.

Saat ini terjadi perubahan paradigma untuk proses pembangunan. Semula perencanaan pembangunan hanya menggunakan data statistik. Sekarang hal itu tidak bisa lagi dilakukan karena dibutuhkan aspek keruangan di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat.

Dia mengatakan,  lahirnya UU No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial menjadi terminologi baru, sehingga informasi geospasial penting untuk proses pembangunan nasional. BIG membangun informasi geospasial dasar, daerah bertanggungjawab menyusun data tematik berupa informasi geospasial lebih spesifik yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kebijakan one map one policy mengamanatkan semua informasi geospasial bersumber pada peta BIG. Adapun peta bersumber pada informasi geospasial. Misalnya saja garis pantai dan pembuatan perizinan harus mengambil acuan dari geospasial dasar bukan dari sumber lain.

Sementara itu Menristek Gusti Muhammad Hatta mengakui ada sejumlah kendala dalam menerapkan  informasi geospasial ini. Misalnya,  dalam pematangan pemanfaatan informasi geospasial dasar dibutuhkan sumber daya manusia (tenaga ahli), standarisasi pengamanan data dan standar pemanfaatan teknologi.

“Padahal tidak semua provinsi punya jurusan geografi untuk membangunnya, perlu memanfaatkan sumber yang terbatas. Daerah yang punya studi geografi membantu kabupaten-kabupaten yang perlu dibantu,” ujarnya. (faisal/d)

Terbaru

Sejumlah rombongan dari organisasi kesehatan dunia seperti GAVI, WHO dan Unicef bersama Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany usai melihat pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Perigi, Pondok Aren. (anton)
Senin, 5/12/2016 — 11:09 WIB
Tim WHO dan GAVI Tinjau Puskesmas Perigi Tangsel
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany bersama Ketua DPRD setempat u M. Romlie dan wakil ketua DPRD setempat usai pengesahan Raperda APBD tahun 2017. (anton)
Senin, 5/12/2016 — 11:04 WIB
Disahkan DPRD
APBD Tangsel Tahun 2017 Rp 3,2 Triliun
2NE1. (ist)
Senin, 5/12/2016 — 11:03 WIB
Mantan Personel 2NE1 Coba Move On
Wakil Presiden Filipina, Leni Robredo. (reuters))
Senin, 5/12/2016 — 11:00 WIB
Wakil Presiden Filipina Lepas Satu Jabatan
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Rumah Lembang.(ikbal)
Senin, 5/12/2016 — 10:46 WIB
Ahok Sebut Pejabat Terkutuk Jika Langgar Sumpah