Selasa, 16 April 2013 19:14:20 WIB

Kejati DKI Terus Usut Dugaan Korupsi di BKT

korupbkt164

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta membidik Ketua P2T (Panitia Pembebasan Tanah) KAH terkait pembebasan lahan untuk proyek Banjir Kanal Timur (BKT).

“Tim tengah mengkaji dan memperdalam soal dugaan keterlibatan P2T. Selama ada bukti, kenapa tidak,” kata Juru bicara Kejati DKI Albert Napitupulu ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.

Namun, dia belum dapat mengungkap dugaan keterlibatan P2T, dengan dalih tengah dalam pendalaman dan masih fokus penyidikan kepada tiga tersangka dari unsur pajak.

Menurut Albert, penyidikan mengarah kepada P2T tidak lepas dari peran mereka menverifikasi dokumen, yang lalu dijadikan dasar pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.

PENGGELEMBUNGAN HARGA

Tiga tersangka yang telah ditetapkan Kejati DKI adalah pegawai pajak, yakni Ruslan (kini, pegawai KPP Pratama Bogor), Subekti Widiana (pensiunan pajak), Urip N (KPP Pratama Kosambi).

“Mereka diduga telah melakukan pengelembungan harga (mark up) saat membebaskan lahan Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Tiga, Pondok Bambu, Jakarta Timur, seluas 22, 456 m2 dan dibayar sebesar Rp12 miliar lebih. Atau ada kelebihan bayar Rp1, 6 miliar,”ujarnya.

Albert mengakui mereka belum ditahan, tapi bukan berarti tidak bisa ditahan. “Tunggu saja. Pada waktunya, kita akan ambil langkah hukum tegas.” (ahi)

BKT dipenuhi eceng gondok

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.