Rabu, 17 April 2013 00:39:07 WIB

Meski Masih Ada Protes Warga

200 Kades Terpilih Dilantik Bupati Bogor

lantikdes164

BOGOR (Pos Kota) – Meski hasil pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Wargajya, Kecamatan Sukamakmur dan Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol masih dipersoalkan oleh pendukung yang kalah, namun kades terpilih tetap dilantik Bupati Bogor bersama 200 kades lainnya.

Menurut Bupati Bogor Rahmat Yasin, pelantikan dilaksanakan lantaran tahapan dalam pelaksanaan pilkades sudah terpenuhi mulai lolos dari tes penjaringan hingga mengumpulkan suara terbanyak pada pilkades 24 Maret lalu. “Jika ada pendukung calon kades yang tak puas, silakan tempuh jalur hukum. Bukan dengan main segel kantor desa atau demo,” kata Bupati, Selasa.

Dalam pesannya usai melantik 202 Kades terpilih, Rahmat Yasin berharap, kades jangan menganggap jabatan sebagai simbol kekuasaan, lakukan rekon­siliasi, konsolidasi administrasi, dan menjaga amanah. “Saya tak tahu mau mengucapkan selamat atau Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Sebab, dalam filosofi Islam, kepemimpinan adalah awal kesengsaraan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Wargajaya Sumri Setiawan usai dilantik mengatakan, semua persyratan utuk menjadi calon kades sudah dia penuhi. Termasuk syarat minimal ijazah SMA sesuai dengan ijazah Paket A dan B yang dikantonginya. “Ijazah paket A itu dikeluarkan Disdik Kabupaten Cianjur dan paket B dari Disdik Kabupaten Bogor. Jika masih ada yang mempermasalahkan gugat saya ke pengadilan sesuai pernyataan Bupati,” katanya.

Reaksi senada dilontarkan, Kades Sukamanah Hadi Sutardi. “Jika ijazah SMU saya palsu, gugat. “Saya akan tunjukan ijazah itu jika diminta panitia pilkades, bupati atau polisi jika kasus ini dibawa ke ranah hukum,” katanya. (iwan)

Teks ; Bupati Bogor Rahmat Yaisn melantik 202 Kades hasil pilkades serentak 24 Maret lalu

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.