Saturday, 20 July 2019

Kasus Penggelapan Pajak Asian Agri Grup Tak Dihentikan

Kamis, 18 April 2013 — 18:51 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak segera melimpahkan berkas. Perkara sembilan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan pajak oleh Asian Agri Group milik Sukanto Tanoto sekitar Rp1,29 triliun ke Kejaksaan Agung.

“Kita rencanakan sekitar dua pekan ke depan berkas perkara sembilan tersangka dilimpahkan dari Ditjen Pajak ke Kejagung,” kata  Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak  Yuli Kristiyono dalam §ebuah diskusi di Bumbu Desa, Cikini,   Jakarta, Kamis.

Namun demikian, Yuli enggan menyebutkan identitas kesembilan tersangka, yang berasal dari 14 perusahaan di bawah bendera Asian Agri Group (AAG) dan juga status Sukanto Tanoto.

“Dengan segala maaf, kami belum bisa sebutkan nama-nama mereka. Yang pasti, kita sudah melengkapi semua berkas (sesuai petunjuk tim jaksa peneliti Kejagung.”

Sebelum ini, Direktur TPUL Babul Khoir yang dikutip Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi menyebutkan pihaknya masih menunggu dua berkas perekara atas nama Linda Rahardja dan Eddy Lukas, setelah berkas perkara Suwir Laut dinyatakan bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

SEKITAR RP2,5 TRILIUN

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan  Humas Ditjen Pajak Kismantoro menambahkan institusinuya tengah mempersiapkan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung untuk terpidana Suwir Laut setelah berkoordinasi dengan Kejagung.

“Sesuai UU Perpajakan terhadap Asian Agri dikenakan sanksi sebesar 48 persen dari total penggelapan pajak sebesar Rp1,29 triliun,” tukas, Krismantoro.

Bila dikalikan dengan total kewajiban pajak Asia Agri Group, maka jumlah pajak yang harus dibayar sekitar Rp2,5 triliun.

Meski begitu, dia mengingatkan eksekusi tidak akan dilakukan terburu-buru, sebab untuk itu harus diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan itu akan mengakibatkan berkas sembilan tersangka hangus.

“Saya hanya menjelaskan, dalam proses penyidikan tidak dapat diterbitkan SKP, karena pelanggaran Asian Agri masuk kategori tindak pidana perpajakan dan bukan administrasi.” (ahi/d)