Kamis, 18 April 2013 — 10:01 WIB

Mengkaji Kompensasi Kenaikan Harga BBM

SINYAL pemeritah menaikkan harga BBM bersubsidi ( premium dan solar) menguat. Meski pengumuman resmi belum digulirkan, tetapi pemerintah tampaknya hendak memilih opsi kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 per liter sehingga menjadi Rp6.500 per liter.

Hanya saja, apakah kenaikan akan berlaku menyeluruh kepada semua konsumen atau terdapat pembedaan kepada golongan yang harus disubsidi seperti angkutan umum dan nelayan.

Ada dua opsi soal kenaikan. Pertama, kenaikan harga premium hanya untuk mobil pribadi, sedangkan angkutan umum, nelayan dan sepeda motor tetap dengan harga lama. Kedua, kenaikan dilakukan secara menyeluruh.

Jika opsi pertama yang dipakai, yang perlu disiapkan adalah mengatur mekanisme di lapangan. Setidaknya menentukan SPBU yang menjual harga subsidi (Rp4.500) dan SPBU yang tidak menjual BBM bersubsidi (Rp6.500). Penggolongan SPBU ini perlu diatur, jika tidak, akan terjadi keruwetan. Sebab, akan cukup merepotkan jika dalam satu SBPU menjual dua harga BBM.

Pengaturan ini memamg menjadi kewenangan Pertamina dengan para agen, tetapi persiapan perlu dilakukan secara matang, termasuk pembagian margin yang didapat antara SPBU yang menjual BBM bersubsidi dengan SPBU penyedia BBM non subsidi. Langkah terbaik tidak ada perbedaan margin, sehingga lebih memudahkan pengaturan.
Hal lain jika ingin menetapkan dua harga BBM, dengan menambah SPBU terutama di daerah – daerah, mengingat konsumen terbesar sepeda motor tersebar di daerah.

Kalau opsi kedua yang dipilih, dengan menaikkan harga BBM kepada semua konsumen, maka jenis kompensasi yang harus dipersiapkan secara matang.

Banyak jenis kompensasi, mulai dari bantuan langsung kepada warga miskin hingga bantuan tidak langsung, misalnya dengan membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembukaan lapangan kerja.

Bidang – bidang ini pun masih perlu dirinci lagi. Misalnya di bidang pendidikan, bentuk bantuan seperti apa yang akan diberikan. Apakah anak – anak keluarga warga miskin akan mendapat bea siswa hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta? Atau bentuk lain di luar program pendidikan gratis hingga SLTA yang sudah digulirkan.

Begitu juga di bidang kesehatan dan pembukaan lapangan kerja baru. Satu hal yang perlu menjadi catatan, apa pun bentuk bantuan (kompensasi), hendaknya jangan memberi ikan, tapi berilah kailnya. (*)


Induk

Rabu, 6 Mei 2015 — 5:18 WIB
Kembali ke Desa
Selasa, 5 Mei 2015 — 5:51 WIB
Urgensi Pembentukan Satgas Antikourpsi
Senin, 4 Mei 2015 — 6:03 WIB
KPK Polri Kompak, Koruptor Terdepak
Sabtu, 2 Mei 2015 — 6:17 WIB
Stop Adu Kekuatan
Kamis, 30 April 2015 — 6:08 WIB
Filipina Memang Hebat

Kopi Pagi

Senin, 4 Mei 2015 — 6:03 WIB
Buruh dan Kepastian
Kamis, 30 April 2015 — 6:12 WIB
Pendidikan Moral Pancasila
Senin, 27 April 2015 — 6:04 WIB
Eksekusi Mati
Kamis, 23 April 2015 — 4:18 WIB
Rakyat Kecil Tertatih
Senin, 20 April 2015 — 5:28 WIB
HUT Hansip

Bang Oji

Selasa, 5 Mei 2015 — 5:58 WIB
Badai Apa Lagi?
Selasa, 28 April 2015 — 5:55 WIB
Cepat Diangkut
Selasa, 21 April 2015 — 5:44 WIB
Pakai Bus Pariwisata
Selasa, 31 Maret 2015 — 6:19 WIB
BBM, Macem Mana?
Selasa, 17 Maret 2015 — 5:46 WIB
Nunggu KAA

Ekonomi Rakyat

Selasa, 8 April 2014 — 2:18 WIB
Menghitung
Selasa, 18 Februari 2014 — 13:35 WIB
Irit Listrik
Rabu, 15 Januari 2014 — 9:33 WIB
Maju Dengan Tempe
Selasa, 31 Desember 2013 — 9:50 WIB
Carmat Namanya…
Jumat, 4 Oktober 2013 — 9:53 WIB
Mudik dan PKL

Dul Karung

Sabtu, 2 Mei 2015 — 6:16 WIB
Urunan dan Utang
Sabtu, 25 April 2015 — 5:59 WIB
Turun dan Naik
Sabtu, 18 April 2015 — 5:45 WIB
Akhirnya Polisi Punya Kepala
Sabtu, 28 Maret 2015 — 6:04 WIB
Zaman Susah Menjadi Nenek
Jumat, 20 Maret 2015 — 2:50 WIB
Memberi Remis pun Ogah