Kamis, 18 April 2013 10:01:10 WIB

Mengkaji Kompensasi Kenaikan Harga BBM

SINYAL pemeritah menaikkan harga BBM bersubsidi ( premium dan solar) menguat. Meski pengumuman resmi belum digulirkan, tetapi pemerintah tampaknya hendak memilih opsi kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 per liter sehingga menjadi Rp6.500 per liter.

Hanya saja, apakah kenaikan akan berlaku menyeluruh kepada semua konsumen atau terdapat pembedaan kepada golongan yang harus disubsidi seperti angkutan umum dan nelayan.

Ada dua opsi soal kenaikan. Pertama, kenaikan harga premium hanya untuk mobil pribadi, sedangkan angkutan umum, nelayan dan sepeda motor tetap dengan harga lama. Kedua, kenaikan dilakukan secara menyeluruh.

Jika opsi pertama yang dipakai, yang perlu disiapkan adalah mengatur mekanisme di lapangan. Setidaknya menentukan SPBU yang menjual harga subsidi (Rp4.500) dan SPBU yang tidak menjual BBM bersubsidi (Rp6.500). Penggolongan SPBU ini perlu diatur, jika tidak, akan terjadi keruwetan. Sebab, akan cukup merepotkan jika dalam satu SBPU menjual dua harga BBM.

Pengaturan ini memamg menjadi kewenangan Pertamina dengan para agen, tetapi persiapan perlu dilakukan secara matang, termasuk pembagian margin yang didapat antara SPBU yang menjual BBM bersubsidi dengan SPBU penyedia BBM non subsidi. Langkah terbaik tidak ada perbedaan margin, sehingga lebih memudahkan pengaturan.
Hal lain jika ingin menetapkan dua harga BBM, dengan menambah SPBU terutama di daerah – daerah, mengingat konsumen terbesar sepeda motor tersebar di daerah.

Kalau opsi kedua yang dipilih, dengan menaikkan harga BBM kepada semua konsumen, maka jenis kompensasi yang harus dipersiapkan secara matang.

Banyak jenis kompensasi, mulai dari bantuan langsung kepada warga miskin hingga bantuan tidak langsung, misalnya dengan membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembukaan lapangan kerja.

Bidang – bidang ini pun masih perlu dirinci lagi. Misalnya di bidang pendidikan, bentuk bantuan seperti apa yang akan diberikan. Apakah anak – anak keluarga warga miskin akan mendapat bea siswa hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta? Atau bentuk lain di luar program pendidikan gratis hingga SLTA yang sudah digulirkan.

Begitu juga di bidang kesehatan dan pembukaan lapangan kerja baru. Satu hal yang perlu menjadi catatan, apa pun bentuk bantuan (kompensasi), hendaknya jangan memberi ikan, tapi berilah kailnya. (*)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.