Kamis, 18 April 2013 — 10:01 WIB

Mengkaji Kompensasi Kenaikan Harga BBM

SINYAL pemeritah menaikkan harga BBM bersubsidi ( premium dan solar) menguat. Meski pengumuman resmi belum digulirkan, tetapi pemerintah tampaknya hendak memilih opsi kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 per liter sehingga menjadi Rp6.500 per liter.

Hanya saja, apakah kenaikan akan berlaku menyeluruh kepada semua konsumen atau terdapat pembedaan kepada golongan yang harus disubsidi seperti angkutan umum dan nelayan.

Ada dua opsi soal kenaikan. Pertama, kenaikan harga premium hanya untuk mobil pribadi, sedangkan angkutan umum, nelayan dan sepeda motor tetap dengan harga lama. Kedua, kenaikan dilakukan secara menyeluruh.

Jika opsi pertama yang dipakai, yang perlu disiapkan adalah mengatur mekanisme di lapangan. Setidaknya menentukan SPBU yang menjual harga subsidi (Rp4.500) dan SPBU yang tidak menjual BBM bersubsidi (Rp6.500). Penggolongan SPBU ini perlu diatur, jika tidak, akan terjadi keruwetan. Sebab, akan cukup merepotkan jika dalam satu SBPU menjual dua harga BBM.

Pengaturan ini memamg menjadi kewenangan Pertamina dengan para agen, tetapi persiapan perlu dilakukan secara matang, termasuk pembagian margin yang didapat antara SPBU yang menjual BBM bersubsidi dengan SPBU penyedia BBM non subsidi. Langkah terbaik tidak ada perbedaan margin, sehingga lebih memudahkan pengaturan.
Hal lain jika ingin menetapkan dua harga BBM, dengan menambah SPBU terutama di daerah – daerah, mengingat konsumen terbesar sepeda motor tersebar di daerah.

Kalau opsi kedua yang dipilih, dengan menaikkan harga BBM kepada semua konsumen, maka jenis kompensasi yang harus dipersiapkan secara matang.

Banyak jenis kompensasi, mulai dari bantuan langsung kepada warga miskin hingga bantuan tidak langsung, misalnya dengan membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembukaan lapangan kerja.

Bidang – bidang ini pun masih perlu dirinci lagi. Misalnya di bidang pendidikan, bentuk bantuan seperti apa yang akan diberikan. Apakah anak – anak keluarga warga miskin akan mendapat bea siswa hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta? Atau bentuk lain di luar program pendidikan gratis hingga SLTA yang sudah digulirkan.

Begitu juga di bidang kesehatan dan pembukaan lapangan kerja baru. Satu hal yang perlu menjadi catatan, apa pun bentuk bantuan (kompensasi), hendaknya jangan memberi ikan, tapi berilah kailnya. (*)


Induk

Sabtu, 5 September 2015 — 5:55 WIB
Bersama Mencegah Kegaduhan
Jumat, 4 September 2015 — 5:13 WIB
TransJakarta Rombeng
Rabu, 2 September 2015 — 5:14 WIB
Membidik Capim KPK
Selasa, 1 September 2015 — 5:22 WIB
Stop Impor Pekerja Asing
Senin, 31 Agustus 2015 — 5:51 WIB
Beban Jalan Raya Harus Dikurangi

Kopi Pagi

Kamis, 3 September 2015 — 5:22 WIB
Kriminalitas Anak
Senin, 31 Agustus 2015 — 5:55 WIB
Polwan Bukan Pelengkap
Kamis, 27 Agustus 2015 — 5:21 WIB
Rembuk Ekonomi Nasional
Senin, 24 Agustus 2015 — 5:30 WIB
Revolusi Komunikasi
Kamis, 13 Agustus 2015 — 5:20 WIB
Momok MOS

Bang Oji

Selasa, 1 September 2015 — 23:08 WIB
Boleh Juga
Rabu, 26 Agustus 2015 — 5:36 WIB
Insentif PBB
Rabu, 19 Agustus 2015 — 6:21 WIB
Kok mau Kalah?
Rabu, 12 Agustus 2015 — 5:33 WIB
Tertibkan
Rabu, 29 Juli 2015 — 5:09 WIB
Apa Bisa ?

Ekonomi Rakyat

Selasa, 8 April 2014 — 2:18 WIB
Menghitung
Selasa, 18 Februari 2014 — 13:35 WIB
Irit Listrik
Rabu, 15 Januari 2014 — 9:33 WIB
Maju Dengan Tempe
Selasa, 31 Desember 2013 — 9:50 WIB
Carmat Namanya…
Jumat, 4 Oktober 2013 — 9:53 WIB
Mudik dan PKL

Dul Karung

Sabtu, 5 September 2015 — 5:54 WIB
Tiada Musuh dan Teman Abadi
Sabtu, 29 Agustus 2015 — 2:12 WIB
Anak Muda yang Hebat-hebat
Sabtu, 15 Agustus 2015 — 6:29 WIB
Pidato dan Kerja
Sabtu, 8 Agustus 2015 — 3:44 WIB
Bela Koruptor? Haram!
Sabtu, 25 Juli 2015 — 6:23 WIB
Sumber Daya Otak