Kamis, 18 April 2013 — 10:01 WIB

Mengkaji Kompensasi Kenaikan Harga BBM

SINYAL pemeritah menaikkan harga BBM bersubsidi ( premium dan solar) menguat. Meski pengumuman resmi belum digulirkan, tetapi pemerintah tampaknya hendak memilih opsi kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 per liter sehingga menjadi Rp6.500 per liter.

Hanya saja, apakah kenaikan akan berlaku menyeluruh kepada semua konsumen atau terdapat pembedaan kepada golongan yang harus disubsidi seperti angkutan umum dan nelayan.

Ada dua opsi soal kenaikan. Pertama, kenaikan harga premium hanya untuk mobil pribadi, sedangkan angkutan umum, nelayan dan sepeda motor tetap dengan harga lama. Kedua, kenaikan dilakukan secara menyeluruh.

Jika opsi pertama yang dipakai, yang perlu disiapkan adalah mengatur mekanisme di lapangan. Setidaknya menentukan SPBU yang menjual harga subsidi (Rp4.500) dan SPBU yang tidak menjual BBM bersubsidi (Rp6.500). Penggolongan SPBU ini perlu diatur, jika tidak, akan terjadi keruwetan. Sebab, akan cukup merepotkan jika dalam satu SBPU menjual dua harga BBM.

Pengaturan ini memamg menjadi kewenangan Pertamina dengan para agen, tetapi persiapan perlu dilakukan secara matang, termasuk pembagian margin yang didapat antara SPBU yang menjual BBM bersubsidi dengan SPBU penyedia BBM non subsidi. Langkah terbaik tidak ada perbedaan margin, sehingga lebih memudahkan pengaturan.
Hal lain jika ingin menetapkan dua harga BBM, dengan menambah SPBU terutama di daerah – daerah, mengingat konsumen terbesar sepeda motor tersebar di daerah.

Kalau opsi kedua yang dipilih, dengan menaikkan harga BBM kepada semua konsumen, maka jenis kompensasi yang harus dipersiapkan secara matang.

Banyak jenis kompensasi, mulai dari bantuan langsung kepada warga miskin hingga bantuan tidak langsung, misalnya dengan membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembukaan lapangan kerja.

Bidang – bidang ini pun masih perlu dirinci lagi. Misalnya di bidang pendidikan, bentuk bantuan seperti apa yang akan diberikan. Apakah anak – anak keluarga warga miskin akan mendapat bea siswa hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta? Atau bentuk lain di luar program pendidikan gratis hingga SLTA yang sudah digulirkan.

Begitu juga di bidang kesehatan dan pembukaan lapangan kerja baru. Satu hal yang perlu menjadi catatan, apa pun bentuk bantuan (kompensasi), hendaknya jangan memberi ikan, tapi berilah kailnya. (*)


Induk

Kamis, 30 Juli 2015 — 5:22 WIB
Tolak Perpeloncoan
Rabu, 29 Juli 2015 — 5:11 WIB
Mau Dibawa ke Mana Pilkada Kita?
Selasa, 28 Juli 2015 — 2:52 WIB
Menanti Langkah Kongkret Perbaiki Ekonomi Rakyat
Senin, 27 Juli 2015 — 6:06 WIB
MOS Tanpa Perpeloncoan?
Sabtu, 25 Juli 2015 — 6:24 WIB
Showroom di Tol Cipali

Kopi Pagi

Kamis, 30 Juli 2015 — 5:23 WIB
Pendidikan Agama
Senin, 27 Juli 2015 — 6:14 WIB
Ancaman SARA
Kamis, 23 Juli 2015 — 6:13 WIB
Hari Anak Nasional
Kamis, 16 Juli 2015 — 6:19 WIB
Jakarta Kota Terbuka
Senin, 13 Juli 2015 — 6:24 WIB
Tradisi Lebaran

Bang Oji

Rabu, 29 Juli 2015 — 5:09 WIB
Apa Bisa ?
Rabu, 22 Juli 2015 — 6:36 WIB
Untung Masih Untung
Selasa, 14 Juli 2015 — 6:15 WIB
Mudik ke Mana ?
Selasa, 7 Juli 2015 — 4:56 WIB
Jokowi – Ahok, Bikin Dag Dig Dug
Selasa, 30 Juni 2015 — 5:42 WIB
Mudik PP Bareng, Apa Iya ?

Ekonomi Rakyat

Selasa, 8 April 2014 — 2:18 WIB
Menghitung
Selasa, 18 Februari 2014 — 13:35 WIB
Irit Listrik
Rabu, 15 Januari 2014 — 9:33 WIB
Maju Dengan Tempe
Selasa, 31 Desember 2013 — 9:50 WIB
Carmat Namanya…
Jumat, 4 Oktober 2013 — 9:53 WIB
Mudik dan PKL

Dul Karung

Sabtu, 25 Juli 2015 — 6:23 WIB
Sumber Daya Otak
Sabtu, 4 Juli 2015 — 6:01 WIB
Mobil Dinas Bukan Mobil Dinasti
Sabtu, 27 Juni 2015 — 6:05 WIB
Bisa gak Lebaran, nih.
Sabtu, 20 Juni 2015 — 5:50 WIB
Harapan di Awal Puasa
Sabtu, 13 Juni 2015 — 6:01 WIB
Dul Mau Menulis Buku Dahlan