Senin, 22 April 2013 14:49:33 WIB

PBB dan PKPI Serahkan DCS ke KPU

pbb-sub

JAKARTA (Pos Kota) – Dua partai yang sebelumnya “dibabat” Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi “hidup” lagi,  Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) hari ini, Senin (22/4) menyerahkan daftar bakal calon legislatif (Bacaleg).

Meski  tiba di KPU lebih awal, namun  partainya  Yusril Ihza Mahendra itu tidak langsung mendaftar maupun menyerahkan DCS.  Sekjen PBB BM Wibowo mengatakan PBB menyerahkan  sebagian besar daftar bakal calon legislatif (Bacaleg) dari 560 anggota DPR RI yang ditetapkan KPU RI.

“Ada 77 box. Tapi yang kita daftarkan 550,” ujar Wibowo di Kantor KPU,  Jakarta, Senin (22/4).

Sedangkan, penyerahan berkas Bacaleg itu sendiri akan dilakukan oleh ketua Dewan Syuro PBB, Yusril serta didampingi mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji yang kini mencaleg dari partai bernomor 14 itu.

Hal senada juga dialami PKPI besutan Sutiyoso yang tidak menyerahkan seluruh Bacaleg berdasarkan ketentuan KPU RI.

“Hari ini saya datang ke KPU untuk mendaftarkan Bacaleg dari PKPI. Dari 560 Caleg (calon legislatif) DPR RI, pada hari ini saya hanya mendaftarkan 511 yang terdiri dari laki-laki 326 orang dan perempuan 185 orang,” ucap bang Yos saat menggelar jumpa pers di lantai 2 gedung KPU RI.

Menurut Bang Yos, faktor minimnya waktu yang menyebabkan PKPI tidak bisa melengkapi kuota maksimum.

“Mengapa tidak lengkap, anda harus paham bahwa PKPI mengalami proses panjang. Sehingga kami hanya memiliki waktu 3 minggu (menyusun Bacaleg),” tuturnya.

Bang Yos  menegaskan akan melengkapi keseluruhan Bacaleg yang ada pada saat perbaikan DCS (daftar caleg sementara) oleh KPU RI.

“Kami akan melengkapi daftar yang ada, saat tahapn perbaikan (DCS),”  kata  bang Yos.

(rizal/sir)

Teks Gbr- Sekjen PBB BM Wibowo.  (rizal)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.