Kamis, 25 April 2013 21:49:24 WIB

Wabup Bogor Sebut Ketua DPRD Makelar

kpk baju

JAKARTA (Pos Kota) – Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman, mengakui banyak calo tanah maupun makelar yang berkeliaran di wilayahnya. Terutama di kawasan Puncak yang merupakan lokasi favorit untuk mendirikan villa.

“Sangat banyak, apalagi di Puncak. Mau bikin vila juga di sana banyak makelar,” ungkapnya, usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, sebagai saksi untuk kasus dugaan pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan permintaan izin lokasi tanah pembangunan tempat pemakaman bukan umum (TPBU), Kamis (25/4) sore.

Karenanya, dalam kasus ini, menurutnya, terjadi permainan antara calo dan makelar. Padahal, lanjut dia, tanpa calo, perizinan seperti itu bisa dikeluarkan dalam waktu 14 hari. “Jadi ini hanya masalah gratifikasi atau memberikan sesuatu kepada pejabat negara. Antara lain Ketua DPRD Bogor.”

Meski demikian, dia mengaku belum tahu apakah ada bawahannya yang bermain dalam kasus ini. Untuk itu, ia menyerahkan penyelidikan sepenuhnya kepada KPK. Namun, ia pun tak membantah bila Ketua DPRD disebut sebagai salah satu makelar dalam kasus ini. “Iya (Ketua DPRD) seperti itu (makelar), karena ditetapkan sebagai tersangka,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka dan menahannya secara terpisah. Yakni, Ketua DPRD Kab. Bogor, Iyus Djuher (ditahan di Rutan KPK), Direktur Utama PT Garindo Perkasa, Sentot Susilo (Rutan KPK), Direktur Operasional PT Garindo Perkasa, Nana Supriatna (Rutan Polda Metro Jaya), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kab. Bogor, Usep Jumenio (Rutan Polres Jakarta Selatan), dan pegawai honorer Kab. Bogor, Listo Wely Sabu (Rutan Cipinang).

Iyus, Usep, dan Wely dijerat dengan Pasal 12 ayat 2 huruf a dan atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sementara, Sentot dikenakan Pasal 5 ayat (1) dan atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sedang Nana dikenakan Pasal 5 ayat (1) dan atau Pasal 12,  UU No. 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. (yulian/d)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.