Rabu, 1 Mei 2013 21:46:21 WIB

BPSK Selamatkan Uang Konsumen Rp450 Juta

korupsi

SUKABUMI (Pos Kota) – Sebesar Rp450 juta uang konsumen berhasil diselamatkan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Besaran uang tersebut berdasarkan pendataan selama empat bulan terakhir,  Januari hingga April dari sebanyak 26 kasus yang sudah diselesaikan.

Ketua BPSK Kabupaten Sukabumi, Asep Saeful Ramdan menjelaskan kemungkinan uang konsumen yang bisa diselamatkan akan terus bertambah. Pasalnya, selama empat bulan terakhir sudah ada laporan mencapai 84 kasus.

“Dari 84 kasus yang masuk, baru 26 perkara yang sudah ditangani. Dari 26 kasus itu sekitar Rp450 juta uang yang berhasil diselamatkan. Untuk tahun ini kasus yang masuk cukup bervareasi, mulai persoalan leasing, perbankan, dan malah ada kasus dugaan mall praktek,” kata Asep kepada Pos Kota, Rabu (1/5).

Kepala Sekretariat BPSK Kabupaten Sukabumi, Memed Jamaludin menerangkan uang konsumen yang berhasil diselamatkan lebih besar dibanding tahun lalu. Pada 2012, dari 33 perkara mulai Januari sampai Juni uang konsumen yang diselamatkan hanya sekitar Rp158 lebih.

BPSK Sukabumi

Para anggota BPSK Kabupaten Sukabumi bersama Muspida setempat.

Penyelamatan uang konsumen itu, kata Memed, dengan bermacam cara. Pengurangan uang denda dari pelaku usaha, misalnya.

“Dari tahun ke tahun jumlah kasus dan uang konsumen yang diselamatkan semakin bertambah. Pada 2011 misalnya kasus yang masuk hanya 42 kasus dan uang konsumen yang diselamatkan sebesar RP17 juta,” terangnya.

Menurut Memed, penanganan kasus tahun 2013 sudah melewati target. Target penanganan kasus hanya sebanyak 60 kasus namun yang masuk mencapai 84 kasus. Banyaknya kasus yang ditangani BPSK disebabkan adanya kepercayaan kepada lembaga yang dibentuk sejak 2005 lalu. (sule/d)

 

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.