Senin, 6 Mei 2013 14:26:28 WIB

Akhiri Pro-Kontra UN

TIDAK kurang dari 153.499 siswa sekolah dasar di Jakarta pada hari ini hingga Rabu mendatang berjuang meraih prestasi kelulusan ujian nasional (UN). Mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam.

Murid sebanyak itu selama ini menuntut ilmu di 3.060  sekolah dasar dan 488 madrasah iftidaiyah. Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, kemarin, memastikan seluruh naskah dokumen termasuk soal ujian dikirim dari Kudus, Jawa Tengah sudah didistribusikan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.

Jumlah peserta tingkat nasional sekitar 4 juta jiwa. Putra-putri kita dinyatakan lulus bila nilai rata-ratanya paling rendah 5,5 dan nilai mata pelajaran paling rendah 4,0.  Beda dengan peserta UN tingkat SMP atau SMA yang mengharuskan semua mata pelajaran yang diuji minimal dapat nilai 5,5.

UN bagi peserta didik bukanlah segalanya. Meski demikian merupakan kunci terbaik memasuki jenjang pendidikan tahapan berikut. Campur tangan negara menjadi sangat penting termasuk untuk pemetaan secara nasional.

Kita tidak mengingkari kemampuan guru tentang prestasi satu per satu anak didiknya. Berkat bimbingan dan pembelajaran di bangku sekolah yang bersangkutan melek ilmu pengetahuan.

Beranjak dari arugumen ini, kita termasuk golongan yang oke terhadap UN diselengarakan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga lanjutan atas. Standar nasional kemampuan siswa menguasai ilmu pengetahuan pada jenjangnya adalah penting untuk persamaan hak bagi putra-putri bangsa.

Lulusan SD Desa Arwanop yang berada di bagian tengah Provinsi Papua terbuka peluangnya untuk melanjutkan ke SMP negeri di Jakarta tanpa harus ujian lagi. Persamaan hak serupa juga berlaku bagi lulusan SMP atau sederat untuk melanjutkan ke SMA negeri atau sekolah sederajat di bumi Indonesia.  Baginya cukup berkompetisi nilai UN dengan sesama calon siswa baru pada sekolah pilihan.

Pro-kontra layak diakhiri. Ke depan justru kita mendambakan lulusan sekolah lanjutan tingkat atas masuk perguruan tinggi negei di pelosok nusantara  tanpa tes seleksi. Baginya cukup menunjukkan hasil UN. Bangsa ini butuh ilmu pengetahuan, bukan perdebatan tanpa ujung-pangkal.

Energi yang kita punya saatnya digunakan untuk memerangi prilaku korup politisi dan birokrat di lingkungan lembaga pendidikan bersama kaki-tangan. Akibat kelakuan mereka, terdapat jutaan calon penerus bangsa kesulitan menuntut ilmu pengetahuan.

Contoh paling nyata yaitu ada ‘keharusan’ calon murid SDN adalah bocah yang sudah mengikuti bimbingan permainan di Taman Kanak-Kanak. Guru atau kepala SDN di sana-sini, apalagi di Jakarta, ogah punya murid baru yang langsung dari lingkungan keluarga.

Prosesnya ditunggangi kepentingan komersial mulai dari uang pendaftaran, pembelian pakaian seragam hingga sumbangan ini dan itu. Kita dari kalangan orangtua golongan ekonomi lemah atau wong cilik bagai tercekik karenanya.
Upaya oknum agar modusnya terkesan legal mengatas-namakan hasil keputusan komite sekolah. Padahal, perundang-undangan melarangnya. Bahkan, bocah usia sekolah atau 7 tahun wajib masuk SD tanpa embel-embel harus  berbekal Taman Kanak-Kanak dan masuk SDN negeri gratis.

Nyok kompak memberantas pungli maupun korupsi  di lembaga pendidikan kita!***

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.