Sunday, 25 August 2019

Cegah Kasus Perbudakan Buruh, Pemerintah Harus razia Perusahaan

Senin, 6 Mei 2013 — 12:52 WIB
korban-perbudakan

JAKARTA (Pos Kota) – Agar tidak ditemukan lagi kasus perbudakan terhadap buruh, pemerintah pusat, dan daerah, serta aparat Kepolisian harus melakukan sweeping (razia-red) ke perusahaan yang tertutup, yang berpotensi terjadi ekspoitasi pekerja.

“Ternyata Masih  ada pengusaha yang melakukan eksploitasi.  Tidak hanya pada yang cukup umur untuk bekerja, tapi juga pada anak-anak,” ujar Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, Senin (6/5).

Karena itu dia berharap,  para pengusaha yang melakukan eksploitasi pekerja harus mendapat hukuman berat, karena tidak hanya melanggar UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi pelanggaran hak azasi manusia dan pidana.

“Selain hukuman pidana, pengusaha itu juga harus tetap dihukum mengganti rugi upah yang belum dibayarkan kepada pekerja,” tukasnya.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans Muji Handaya menyatakan para tersangka penyekapan buruh di Tangerang akan dituntut secara hukum pidana dengan pasal berlapis.

Para tersangka itu akan dikenakan pasal pelanggaran undang, UU Pidana Umum, UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak,” jelasnya.

Sebelumnya, ada 34 buruh yang dipekerjakan dengan buruk di sebuah pabrik kuali di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang.

Mereka selama tiga bulan tidak digaji, tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, dan mendapatkan perlakukan tidak manusiawi.

(tri/sir)