Thursday, 23 May 2019

e-KTP Untuk Telusuri Wajib Pajak

Senin, 6 Mei 2013 — 18:20 WIB

JAKARTA (Pos Kota) -Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kerjasama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan dan e-KTP untuk telusuri wajib pajak .

Hadir dalam acara itu, Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur BI Darmin Nasution, Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Staf Ahli Menteri Kemdagri Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar-Lembaga Reydonnyzar Moenek. Penandatangan kerjasama itu, Senin siang, pk. 13:00 di Kantor Kemdagri, Jakarta.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan saat ini ada wajib pajak perseorangan yang mencapai 19 juta wajib pajak, padahal target kita 60 juta wajib pajak dari 110 orang yang sudah bekerja.

“Sebabnya kerjasama ini sangat penting untuk mendukung kita mendapatkan data kependudukan maupun data perusahaan yang menjadi potensial wajib pajak nantinya,” tutur Fuad.

Menurut Fuad, data wajib pajak yang dimilikinya tidak ‘maching’ (tidak sesuai) dengan data kependudukan. Karenanya melalui kerjasama ini kita akan bisa melakukan penyesuaian data kependudukan, sehingga bisa ditemukan wajib pajak baru.

Ia mengatakan Ditjen Pajak akan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebersamaan data yang diterima, sedangkan pengawasan pemanfaatan data kependudukan tersebut akan dilakukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Johara)