Friday, 16 November 2018

Bukan Saat Tepat Batasi Elpiji Subsidi

Jumat, 17 Mei 2013 — 9:42 WIB

GAS  elpiji kemasan 3 kg dan 12 kg kembali menghilang di pasaran. Tidak saja di kawasan Jabodetabek, juga di sejumlah daerah. Langkanya stok elpiji tersebut bukan kali ini terjadi. Awal bulan lalu tabung gas elpiji 12 kg juga terjadi di sejumlah daerah. Situasi ini terjadi setelah ada rencana pemerintah menaikkan harga pada bulan Mei ini seperti diungkapkan agen dan pedagang.

Saat itu beredar informasi bahwa gas elpiji ukuran 12 kilogram bakal naik dari harga Rp78.000 menjadi Rp98.000.
Meski kenaikan tidak terjadi, tetapi kelangkaan barang di pasaran yang berakibat kenaikan harga telah merugikan konsumen. Repotnya lagi, kenaikan harga tidak saja pada gas elpiji 12 kg, tetapi menerpa  gas elpiji subsidi kemasan 3 kg. Pada kondisi normal harga gas elpiji 3 kg yang hanya Rp13.500 per tabung, melonjak menjadi Rp16.000, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp26.000.

Bedanya kelangkaan saat itu terjadi akibat dampak psikologis akan adanya kenaikan harga. Sedangkan pada saat ini, menipisnya stok elpiji akibat diterapkannya pengendalian alokasi distribusi.

Pertamina beralasan pengendalian alokasi gas elpiji 3 kg dilakukan karena khawatir kuota habis di tengah jalan. Pembatasan inipun untuk mencegah agar dana APBN tidak banyak tersedot untuk subsidi elpiji. Sama halnya premium dan solar, gas elpiji kemasan 3 kg selama ini disubsidi pemerintah untuk rakyat kecil.

Sayangnya, pengendalian (sebut saja pembatasan) alokasi elpiji 3 kg berdampak meningkatnya harga jual di pasaran. Persoalan kian ruwet karena pada saat bersamaan alokasi elpiji kemasan 12 kg juga mulai dikurangi sebagai bagian dari upaya menekan kerugian lebih besar lagi. Upaya ini ditempuh Pertamina karena usulan kenaikan harga elpiji 12 kg tidak disetujui.
Seperti pernah disinggung dalam kolom ini, elpiji 12 kg secara bertahap akan ditarik dari pasaran kemudian menggantinya dengan tabung baru kemasan 9 kg dan 14 kg.

Hanya saja pembatasan alokasi distribusi pada saat yang bersamaan seperti sekarang ini dampaknya lebih luas. Masyarakat tidak hanya menanggung beban kenaikan harga, juga kesulitan mencari tabung gas.Yang paling merasakan tentu saja masyarakat berpenghasilan rendah. Kita menduga mereka yang memiliki hak mendapat subsidi akan tersingkir karena haknya direbut orang kaya yang memborong gas melon (kemasan 3 kg) akibat langkanya tabung 12 kg.

Merampas hak rakyat miskin, jelas bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran dapat dicegah, jika pembatasan alokasi gas 3 kg  dihentikan. Sebab, membatasi alokasi gas elpiji 3 kg tak ubahnya mengurangi hak rakyat miskin memperoleh subsidi, apalagi kebijakan pembatasan bukan menjadi kewenangannya. (*)