Senin, 27 Mei 2013 21:52:03 WIB

Ada Rencana Buruh Pelabuhan Mogok Massal, Pengurus GINSI Cemas

Pelabuhan Kalibaru2

JAKARTA (Pos Kota) – Pengurus Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) kini sangat cemas dengan rencana mogok massal yang akan dilakukan oleh belasan asosiasi yang  bergerak di bidang kepelabuhan pada tanggal 3 Juni 2013. Mereka minta agar aksi stop operasi tersebut jangan dilakukan.

Sekjen GINSI Ridwan Tento mengungkapkan jika demo massal benar dilaksanakan, maka ribuan anggotanya akan menderita kerugian triliunan rupiah, sebab mereka harus menanggung biaya penumpukan (demoret), sewa gudang, pegawai dan sebagainya.

Belum lagi untuk importir produsen (IP) bahan baku yang diimpor harus cepat masuk pabrik untuk segera diproduksi. “Kalau stop operasi berarti pabrik-pabrik yang ada di seluruh pelosok juga akan berhenti bekerja, otomatis ribuan pekerja pabrik juga berhenti,” terang Ridwan.

Sekjen GINSI ini berharap, pemerintah bisa menjembatani antara keinginan asosiasi dengan operator pelindo. Jangan sampai peristiwa beberapa tahun lalu yang dilakukan Organda angkutan khusus pelabuhan (angsuspel) yang stop operasi setengah hari memprotes kebijakan pajak terulang lagi, akibatnya kapal-kapal asing langsung menginformasikan ke seluruh dunia dan citra Indonesia menjadi kurang baik.

Sebelumnya Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Organda Angsuspel serta INSA atau asosiasi pelayaran nasional mendeklarasikan serta belasan asosiasi lainnya mendeklarasikan bahwa tanggal 3 Juni nanti seluruh asosiasi yang bergerak di bidang kepelabuhan akan berhenti melayani pelanggannya atau importir dan eksportir, dikarenakan protes sikap Dirut Pelindo ll RJ Lino yang membuat anak perusahaan dengan jenis usaha sama dengan para asosiasi.

Para asosiasi berharap Presiden SBY secepatnya turun tangan dan agar memerintahkan Meneg BUMN dan Pelindo supaya membatalkan rencana pengembangan usaha pelabuhan tersebut. Sebab jika BUMN kepelabuhanan ini jadi mendirikan 22 perusahaan baru, maka akan mematikan usaha para asosiasi.

Mereka menuding Pelindo ll  melanggar Undang-undang pelayaran, UU kepelabuhanan, dan UU larangan monopoli dan persaignan usaha tidak sehat.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit dihadapan sejumlah asosiasi APBMI sempat berjanji memanggil Dirut RJ Lino guna dimintai penjelasan sekaligus akan menengahi permasalahan yang ada antara opeartor pelabuhan tersebut dengan asosiasi sebelum tanggal 3 Juni, sehingga diharapkan aksi mogok massal tiak perlu terjadi lagi, karena akan merugikan negara, pekerja serat masyarakat luas. (dwi/d)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.